Tiga kemenko bahas RPP Keamanan Laut untuk kuatkan peran Bakamla RI sebagai Coast Guard Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Kepala Bakamla ...
Tiga kemenko bahas RPP Keamanan Laut untuk kuatkan peran Bakamla RI sebagai Coast Guard |
Jakarta (IndonesiaMandiri) - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia menghadiri rapat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di Ruang Rapat Lt. 2 Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta (13/3). Rapat RPP dipimpin Menteri Polhukam Mahfud MD., dan dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Perwakilan Kementerian /Lembaga terkait.
Mahfud MD mengatakan ketika Laksdya TNI Aan Kurnia dilantik Presiden menjadi Kepala Bakamla RI mendapat pesan, kedepan Bakamla RI menjadi embrio Coast Guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing. Sehinhga di laut itu hanya ada satu yaitu Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard.
Dikatakan pula, pada waktu rapat gabungan lintas tiga Kemenko, yang dihadiri Kemenkopolhukam, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi dan Kemenko Bidang Perekonomian, disepakati dibuat satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). "Kita tidak usah berdebat lagi alasan masing-masing K/L, sekarang kita buat RPP yang akan menjadi embrio Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Laut," jelas Mahmud MD.
Ditambahkannya, pasti akan ada kelemahan dalam penyusunan RPP ini, apa yang salah akan diperbaharui di dalam prakteknya di lapangan. "Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah ataupun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi," tambah Mahfud MD.
"Kesepakatan hasil rapat hari ini akan diserahkan kepada Presiden RI dalam Rapat Terbatas, sehinga Presiden RI Joko Widodo dapat memutuskan. Tidak ada lagi memperdebatkan subtansi RPP karena hal tersebut sudah berkali-kali dilakukan tetapi kalau ada masalah-masalah teknis kita perbaiki sama-sama," tegas Mahfud MD (ma).