Home » » Tangkal Isu Kelangkaan Pupuk, Pemda Perlu Percepat Realisasi Input Data

Tangkal Isu Kelangkaan Pupuk, Pemda Perlu Percepat Realisasi Input Data

Posted by Indonesia Mandiri on Februari 17, 2020

Stok pupuk bersubsidi tersedia untuk petani. Pemda perlu pro aktif dalam mendata kebutuhan pupuk

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Menanggapi isu kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian/Kementan Kuntoro Boga Andri kembali menegaskan jumlah pupuk bersubsidi masih cukup. Pemerintah menyediakan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN.

"Kami menghimbau di level kecamatan agar percepat pendataan dan diusulkan alokasinya. Yang terpenting alokasi pupuk bersubsidi, hanya bagi kelompok tani," tegas Kuntoro di Jakarta (17/02). Keterlambatan pemerintah daerah dalam input data kebutuhan pupuk bersubsidi melalui eRDKK, menyebabkan banyak kuota pupuk di beberapa daerah yang tidak sesuai. Terbukti serapan pupuk bersubsidi secara nasional masih sangat rendah, baru 9,85% dari alokasi pupuk.

“Sangat disayangkan, seharusnya isu kelangkaan pupuk itu tidak terjadi. Karena faktanya masih cukup dan baru sedikit yang diserap. Kasihan petani yang butuh cepat untuk pertanaman. Pemerintah daerah sebenarnya memiliki waktu untuk update data setiap bulan,“ paparnya.
Pihak Kementan telah periksa ulang pada distributor pupuk. “Berdasarkan data serapan pupuk bersubsidi dan hasil konfirmasi kepada para distributor yang dilakukan disetiap daerah, hingga saat ini belum ada desa yang menyatakan kekurangan pupuk bersubsidi,” ungkap
Kuntoro.

Menurut Dirjen Pra Sarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edi, kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga berada di provinsi dan kabupaten. Sebagai gambaran, pergeseran penyaluran kebutuhan pupuk ditingkat desa, wewenangnya ada di Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Demikian juga ditingkat kabupaten wewenangnya ada di Kepala Dinas Provinsi.

"Hanya pergeseran alokasi untuk Provinsi, wewenangnya berada di Direktur Jenderal PSP Kementan. Ini sebagai upaya percepatan pengaturan alokasi di lapangan. Kita permudah," ujar Sarwo. Dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mestinya isu kelangkaan pupuk tak terjadi. Sarwo Edi menyadari ketersediaan pupuk merupakan faktor yang sangat esensial penentu produktivitas hasil pertanian di Tanah Air.

“Setiap bulan, tanggal 20-25 kami buka sistem eRDKK, untuk menampung yang belum masuk, yang penting betul untuk kebutuhan petani dengan luas lahan maximum 2 hektar, berdasarkan NIK dan surat tanah sertifikat/AJB/Girik/Petok atau PBB untuk mengetahui luas lahan kepemilikan,” tegas Sarwo. Dan, untuk mengawal distribusinya, Kementan menggandeng aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI, agar pupuk bersubsidi berjalan aman dan tepat sasaran (ma).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link Indonesia Mandiri

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Indonesia Mandiri

Cakrawala