Patroli Rutin Bakamla RI Turunkan Kejahatan Bersenjata Di Laut

ReeCAAP puji peran Bakamla RI dalam lakukan pengamanan maritim Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Menurut laporan ReCAAP (The Regional Coop...

ReeCAAP puji peran Bakamla RI dalam lakukan pengamanan maritim

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Menurut laporan ReCAAP (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Againts Ship in Asia) mencatat tindak kejahatan bersenjata (armed robbery) pada 2018 di Indonesia terjadi 27 insiden (21 aktual dan 6 attempted), menurun angkanya di 2019 menjadi 23 insiden (18 aktual dan 5 attempted). Penurunan ini hasil dari patroli terkoordinasi Bakamla RI terutama di wilayah rawan insiden (Selat Singapura dan Selat Malaka) dan juga peningkatan kegiatan pemantauan, surveillance keamanan dan keselamatan laut.

Hal ini dikatakan Executive Director ReCAAP ISC Mr. Masafumi Kuroki didampingi Assistant Director (Research), ReCAAP ISC Ms. Lee Yin Mui saat ke Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. “ReCAAP berdiri dengan misi combating armed robbery terhadap kapal-kapal yang berada di wilayah perairan Indonesia," ujar Mr. Masafumi Kuroki.

Pada kesempatan tersebut ReCAAP menawarkan kepada Bakamla RI dalam beberapa program capacity building dan kerjasama information exchange mengingat Bakamla RI atau dalam hal ini Indonesia belum masuk dalam member countries ReCAAP. Jadi belum terbentuk formal channel untuk pertukaran info terkait data kejadian atau insiden armed robbery yang perlu di verifikasi antara ReCAAP dan Bakamla RI.

Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Samuel Kowaas menyambut baik kedatangan Mr. Masafumi Kuroki. Mengenai tawaran program capacity building, seperti tahun sebelumnya Bakamla RI tidak keberatan menerima tawaran tersebut, tetapi untuk kerjasama info exchange Bakamla RI akan membahas hal tersebut dan meminta saran kepada Kemlu dan akan segera menginfokan kepada ReCAAP. Karena bagi Bakamla RI dirasa perlu membicarakan dengan Kemlu terkait koridor pertukaran, info mana yang memang dibolehkan atau tidak, secara kacamata hubungan politik dan diplomatik dari Kemlu (bp).