Dewan Pengarah Ibukota Baru Diisi Para Tokoh Internasional

Menko Maritim dan Investasi paparkan berbagai hal strategis kepada wartawan Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Menteri Koordinator Bidang K...

Menko Maritim dan Investasi paparkan berbagai hal strategis kepada wartawan

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan, tugas Dewan Pengarah untuk Ibukota Negara yang baru, terdiri dari Putera Mahkota UEA Pangeran Mohamad Bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO Soft Bank Masayoshi Son, salah satunya untuk membangun kepercayaan dari dunia internasional.

“(Apa saja tugas mereka) Sedang kita rumuskan, Presiden tetap sebagai penanggung jawab. Peran mereka memberikan saran dan promosi serta yang terpenting adalah untuk membangun trust atau kepercayaan dari dunia internasional,” ujar Menko Luhut dalam jumpa pers di kantor Kemenko Marves, Jakarta (17/01). UEA dan Soft Bank sudah berencana menanamkan investasinya di Ibu kota baru, namun demikian segala hal, mengenai persyaratan tetap akan dikendalikan oleh pemerintah dengan dasar saling menguntungkan dan menghormati.

“Strukturnya saat ini sedang dibuat. UEA nanti akan investasi juga, dengan Soft Bank nanti saya akan bertemu kembali dengan Masayoshi di Davos, Swiss. Presiden Joko Widodo rencananya pada bulan Februari akan memutuskan, negosiasi kami akan angkanya ada di sekitar 30-40 miliar USD, rencana Ibukota baru nanti akan dibagi kedalam klaster-klaster, seperti klaster pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang jelas, semua itu di bawah kendali kita,” jelas Luhut.

Kemudian, terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, Luhut mengharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 5 hingga 6 persen pada 2024. “Minggu depan rencananya Omnibus Law akan dibahas di parlemen, kami optimis ekonomi akan tumbuh, sekaligus juga akan menarik minat para investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia,” ujarnya.

Terkait peran Bakamla, menurut Luhut, ada rencana membeli kapal ocean going sekelas fregat dengan kemampuan jelajah jarak jauh untuk menunjang operasionalnya. “Omnibus Law akan masuk minggu depan ke parlemen. Intinya kita mau coast guard atau Bakamla itu berperan penuh. Mengenai kapal, Menteri Pertahanan berencana akan beli kapal ocean goingnsepanjang 143-150 meter, dan dibeli dari galangan kapal di Denmark. Jadi kapal yang bisa menjelajah dengan cakupan jauh dan bebas sekelas fregat,” ujarnya (ma).