Home » » Kementan dan BPS Sinergikan Data Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementan dan BPS Sinergikan Data Peternakan dan Kesehatan Hewan

Posted by INDONESIA MANDIRI on Rabu, 04 Desember 2019

Kebijakan satu data Indonesia di Kementan secara bertahap direalisasikan
Depok (IndonesiaMandiri) - Undang-Undang Nomor 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan peran penting data dan informasi dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal tersebut disampaikan I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH-Kementan) saat acara Sosialisasi Kebijakan dan Petunjuk Teknis Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, di Depok (2-4/12)..

Menurutnya, Kementan khususnya Ditjen PKH menyadari tantangan bagi Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan cukup berat. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI hasil SUPAS 2015, penduduk Indonesia di 2020 diperkirakan mencapai 269,60 juta jiwa dan pada 2035 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 304,21 juta jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pangan termasuk pangan asal ternak kian meningkat.

Tantangan yang dihadapi salah satunya mesti memiliki data yang akurat tentang Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di masa yang akan. Sehingga diperlukan data yang baik dan terintegrasi dengan penyedia data mulai dari tingkat lapangan, tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat yang terupdate dan real time.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menjelaskan, sesuai Perpres 39/2019 dinyatakan, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Jadi, Ditjen PKH bekerjasama dengan Pusdatin Kementan, BPS RI, dan Politeknik Statistika STIS melakukan revisi atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 798/Kpts/OT.140/F/10/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Penyajian Data Peternakan. Juknis baru ini akan dijadikan sebagai standar prosedur baku dalam hal Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Peternakan dan Kesehatan Hewan baik di pusat maupun dinas dengan fungsi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui prinsip Satu Data Indonesia (rm).

Terimakasih sudah membaca & membagikan link INDONESIA MANDIRI

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Indonesia Mandiri