Presiden Ingin Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Prioritas Dipercepat

Presiden ajak semua kementerian majukan sektor pariwisata Magelang ( IndonesiaMandiri ) - Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan...

Presiden ajak semua kementerian majukan sektor pariwisata

Magelang (IndonesiaMandiri) - Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan destinasi super prioritas dipercepat sehingga bisa dipromosikan secara masif mulai 2020. Saat memimpin rapat terbatas dengan Menteri Kabinet Kerja di Plataran Borobudur Resort and Spa, Kabupaten Magelang (30/8), Jokowi meminta seluruh kementerian terkait agar memberikan dukungan penuh bagi pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi super prioritas. Termasuk dalam hal berkaitan dengan tanah, maupun penghijauan kembali di kawasan wisata, terutama di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

"Ini sangat penting. Kita harapkan betul-betul di akhir 2020 produk ini siap untuk dipromosikan secara besar-besaran. Dan juga kita harapkan infrastruktur pendukung baik airport, jalan menuju ke tempat-tempat yang telah dan akan dikembangkan bisa memberi dukungan yang lebih baik," harap Presiden.

Alasan Presiden ingin mempercepat pengembangan destinasi wisata lantaran sektor pariwisata bisa menjadi motor penggerak peningkatan devisa di tengah gejolak ekonomi global. “Sektor pariwisata juga menciptakan efek berganda serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah,” jelas Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya meninjau kebutuhan yang diperlukan agar bisa mendukung langsung kawasan Borobudur menjadi lebih baik. “Kita mau cek langsung kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan sehingga betul-betul nanti mendukung apabila ada tambahan turis yang masuk, Borobodur siap untuk bisa melayani lebih baik para wisatawan," harapnya.

Sebagai sebuah situs bersejarah, Kepala Negara memastikan kawasan Borobudur akan ditangani dengan baik. Termasuk di antaranya terkait pengaturan pengunjung.

“Saya akan terus memantau semua perkembangan di lapangan. Dan juga akan meminta laporan secara berkala setiap tiga bulan,” tegasnya (fm/fr).