Presiden Jokowi dan rombongan foto bersama dengan latar Danau Toba Tobasa/Sumut ( IndonesiaMandiri ) -Presiden Joko Widodo menginginka...
 |
| Presiden Jokowi dan rombongan foto bersama dengan latar Danau Toba |
Tobasa/Sumut (IndonesiaMandiri) -Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur pariwisata di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut), dapat dimulai sesegera mungkin. Bahkan ditegaskan akan mengganti para investor yang tak berkomitmen membanguan infrastruktur di kawasan Danau Toba.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke The Kaldera, "Toba Nomadic Escape" di Kabupaten Toba Samosir, Sumut (30/7).
Presiden tegaskan jika lahan seluas 386 hektare yang dikelola Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) harus segera dimulai pengembangan infrastruktur baik dikelola pemerintah ataupun swasta. “Kalau pembangunannya sudah mulai dan investor tidak memulai pembangunan juga, Saya minta distop dan diganti. Saya sekarang harus tegas. Kalau tidak, kapan untuk mulai. Tempat yang sangat bagus begini gampang kok dicari investor,” ucap Presiden.
 |
| Presiden dan Ibu Iriana cicipi kopi khas Sumut |
Kepala Negara menyebut, pembangunan infrastruktur di lahan BOPDT nantinya dilengkapi beberapa amenitas dan fasilitas hotel berbintang dan didukung dengan atraksi lainnya. “Akan ada hotel bintang 4 dan 5, resort, kemudian padang golf. Tapi yang jelas ini untuk MICE, atraksi wisatanya juga komplit. Ada wisata air, alam, air terjun, hingga wisata religi,” ungkapnya.
Pembangunan kawasan otorita sendiri, nantinya akan berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar dan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga dampak pembangunan sektor pariwisata bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Sayur masuk hotel, buah masuk hotel, singkong masuk hotel, kentang juga masuk hotel, lapangan kerja terbuka, kerajinan di sini banyak sekali, mulai dari tenun, ulos, kopi-nya enggak usah dijual keluar, dipakai di sini juga,” janji Presiden.
Presiden juga mengatakan, pihaknya ingin pembangunan di kawasan Danau Toba harus terintegrasi. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. “Sekarang memang kerjanya harus seperti itu berbarengan dan terintegrasi. Ini kita selesaikan di sini dulu di Tobasa. Nanti pindah ke Humbahas seluas 533 hektare,” ujar Presiden (pn/ma).
