Ancaman Radikalisme Terindikasi Di Tubuh BUMN

Infiltrasi radikalisme berkedok agama jadi ancaman serius di BUMN
Jakarta (IndonesiaMandiri) - Sebuah kelompok yang menamakan Forum Komunikasi Studi Wahana Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia/UI, menelaah ancaman radikalisme di tubuh BUMN dalam sebuah diskusi di Gedung Juang, Jakarta (26/6). Diskusi bertema “”Menakar Infiltrasi Radikalisme&Aparatur Sipil Negara/ASN Ekskkusif di BUMN,” berpijak salah satunya dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang canangkan gerakan “pembersihan” di jajarannya tentang hal itu.

Forum ini juga menggambarkan adanya keresahan atas infiltrasi faham radikalisme anti Pancasila dari Gerakan Tarbiyah/ISIS HTI, dan lain-lain ke dalam BUMN. Salah satu pembicara dalam
diskusi, Haidar Alwi, mengutip pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor bahwa di era Presiden Jokowi terdapat banyak ASN hingga pejabat teras BUMN mendukung berdirinya negara khilafah.


Dalam menindak ancaman ini, menurut Haidar, Pemerintak tak dapat memecat secara langsung karena adanya regulasi UU 5/2004 tentang ASN. Karena pengangkatan, rotasi seorang ASN kewenangannya berada dibawah otoritas Kepala Daerah. Disinilah perlu tindakan tegas dalam menanganinya, seperti, apakah perlu ditinjau ulang UU tersebut.

Pembicara lainnya, Teddy Wibisana, menilai bahasan soal ancaman ini jadi sangat relevan, apalagi BUMN adalah aset negara, disamping sebuah entitas bisnis. “Negara (yang diwakili Kementerian BUMN selain harus memastikan kontribusi BUMN dalam APBN (pajak dan dividen), harus memastikan pula bahwa karakter kebangsaan di BUMN tetap ada,” jelas Teddy yang juga Komisaris BUMN Indofarma).

Singkatnya, forum diskusi ini menghimbau agar infiltrasi radikalisme segera dihentikan demi keselamatan BUMN karena peran strategisnya sebagai aset bangsa (ma).

Foto: Istimewa
Share:

Arsip