Kualitas Udara Kota Jakarta Tak Seburuk Yang Diberitakan

Dirjen PPKL Karliansyah  Jakarta (IndonesiaMandiri) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK melalui Dirjen Pengendalian Pence...

Dirjen PPKL Karliansyah 

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan/PPKL menyebut kualitas udara kota Jakarta tak seburuk yang sering diberitakan. Bahkan ada yang menyebut terburuk di Asia Tenggara. Padahal dalam data KLHK, kualitas udara kota Jakarta misalnya, ada di indeks Particulate Matter/PM 2,5 selama 2018 antara lain terdapat 34 hari dengan kondisi udara baik (warna hijau), 122 hari dengan kondisi udara sedang (warna biru), dan 196 hari sisanya berada dalam kondisi tidak sehat (warna kuning). Tidak ada satu hari pun pada tahun 2018 kota Jakarta memiliki kondisi udara sangat tidak sehat (warna merah).

Ini disampaikan Dirjen PPKL M.R. Karliansyah saat jumpa pers di Jakarta (12/3). Karliansyah menerangkan, “KLHK sudah memiliki jaringan pemantau kualitas udara yang terus diupdate secara real time dan kontinyu di 14 kota. Saat kita mengkoneksikan dengan sistem yang dimiliki oleh BMKG, pemerintah daerah, termasuk dengan swasta juga, kita memiliki 54 stasiun pemantauan di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mengakses sistem pemantauan kualitas udara tersebut melalui http://iku.menlhk.go.id/aqms/”

Ini berbeda dengan laporan yang dibeber IQAir AirVisual dalam laporan World Air Quality Report 2018 yang menyebut Jakarta sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Laporan tersebu mematok standar World Health Organization (WHO) sebesar 10 g/m3. Padahal, menurut Karliansyah, batas aman tahunan yang digunakan WHO tersebut berbeda dengan baku mutu udara ambien nasional tahunan yang digunakan KLHK sebesar 15 g/m3. “Di dunia ini, tidak ada satu kota metropolitan pun yang memiliki indeks kualitas udara tahunan mencapai 10 g/m3 dengan PM 2,5 sesuai standar WHO tersebut. Jadi, Air Quality Management System (AQMS) yang dimiliki KLHK menggunakan metode pengukuran yang lebih komplek dan real time,” jelas Karliansyah.

Meski demikian, pihak KLHK tak menutup mata bahwa 70% sumber pencemaran udara berasal dari polusi kendaraan bermotor. Beragam upaya ditempuh pemerintah guna redam permasalahan tersebut, seperti pemberlakuan bahan bakar setara EURO4, uji emisi kendaraan bermotor secara reguler, serta penerapan eco-driving. Selain itu berbagai kota di Indonesia juga telah mengimplementasikan Car Free Day, penghijauan Taman Kota/Hutan Kota, hingga pengembangan transportasi massal seperti bis TransJakarta, Commuter Line Jabodetabek, serta MRT dan LRT (ma).