Perhutanan sosial jadi andalan Pemerintah Cianjur/Jabar (IndonesiaMandiri) - Perhutanan Sosial sebagai salah satu program unggulan Kem...
Perhutanan sosial jadi andalan Pemerintah |
Cianjur/Jabar (IndonesiaMandiri) - Perhutanan Sosial sebagai salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, menjadi andalan sekaligus prioritas Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini juga bisa mengurangi konflik lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.
Ini pula yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat memberi 42 Unit Surat Keputusan/SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).
"Sebelumnya, lahan banyak dibagikan kepada yang gede-gede. Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk SK seperti ini. Ini untuk 35 tahun, dan status hukumnya jelas," tegas Presiden Joko Widodo di depan 3.000-an masyarakat yang hadir. Tak lupa Presiden ingatkan mau mengecek penggunaannya apakah terlantar atau produktif.
"Kalau sudah diberikan SK, lahannya harus produktif. Silahkan mau dipakai untuk menanam kopi, cengkeh, durian, dan buah-buahan lainnya," ujar Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ikut hadir bersama Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut, progrm SK Perhutanan Sosial dilakukan sejak 2016, dimulai di Kalimantan pada Desember 2016. Realisasi distribusi pemberian akses kelola kepada masyarakat sampai 31 Januari 2019 mencapai 2.531.277,13 Ha, atau sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK diseluruh Indonesia (dh).
Foto: Dok. KLHK