Pemerintah Pacu Percepatan Empat Destinasi Wisata "Super Prioritas”

Wapres Jusuf Kalla berharap pariwisata jadi andalan Jakarta (IndonesiaMandiri) - Pemerintah Indonesia mendorong percepatan pembanguna...

Wapres Jusuf Kalla berharap pariwisata jadi andalan

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Pemerintah Indonesia mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata di empat destinasi "super" prioritas”, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba. Empat destinasi wisata ini merupakan bagian dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang sedang terus dikembangkan sebagai Bali Baru. Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dalam Rapat Pengembangan Sektor Pariwisata dengan beberapa menteri Kabinet Kerja di kantor Wakil Presiden RI menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata di destinasi prioritas (13/2).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Kepala Bekraf Triawan Munaf, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur&Toba jadi “Super Prioritas” unggulan wisata

"Pengembangan sektor pariwisata ini sangat penting. Karena memiliki potensi penyumbang devisa nomor satu di Indonesia. Khususnya pengembangan untuk 4 Destinasi “Super Prioritas“. Saat ini devisa pariwisata sudah mencapai USD 17 miliar. Bahkan melebihi sektor-sektor lain yang selama ini menjadi unggulan,” ujar Wapres JK.

Menteri Pariwisata Arief Yahya juga menambahkan, “pertumbuhan pariwisata Indonesia mencapai 22 persen, lebih tinggi daripada rata-rata global, yang hanya sebesar 6,4 persen.” Selain itu, menurut Arief, penerapan digitalisasi yang maksimal, membuat pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia tumbuh pesat.

“Langkah digitalisasi menjadi keharusan saat ini karena 70 persen pasar wisata mencari, melihat, dan mempelajari destinasi secara online sebelum melakukan perjalanan. Melalui digital, konsumen mendapatkan layanan lebih tapi dengan biaya lebih rendah," ujar Arief (ay/ma).

Foto: Dok. Kemenpar/abri