Kesiapan hadapi bencana alam butuh komitmen politik Jakarta (IndonesiaMandiri) - Memasuki tahun politik Pilpres/Pileg pada 2019, siapa...
 |
| Kesiapan hadapi bencana alam butuh komitmen politik |
Jakarta (IndonesiaMandiri) - Memasuki tahun politik Pilpres/Pileg pada 2019, siapapun yang akan terpilih, para kepala daerah yang akan memimpin, maupun para anggota legislatif yang akan duduk di parlemen, harus siap hadapi bencana alam di Indonesia yang acapkali terjadi. Oleh karena itu komitmen politik baik level nasional maupun subnasional diperlukan dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
Hal tersebut disampaikan Mahawan Karuniasa, Ketua Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) dalam Talk Show Pojok Iklim, dilaksanakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (16/1).
Seperti diketahui, jumlah bencana di Indonesia terus meningkat, terutama sejak 2002 mencapai 143 kejadian dan melonjak menjadi 2.342 pada 2016, atau meningkat lebih dari 16 kali lipat. Bencana ini didominasi oleh hidrometeorologis, yaitu banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. Bahkan di 2018, diperkirakan 95% bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologis.
Bencana di Indonesia tentu tidak terlepas dari variabilitas maupun perubahan iklim yang terjadi. Upaya peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, perlu menjadi prioritas perhatian para pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.
“Kerentanan terhadap bencana banjir dan tanah longsor sangat terkait dengan kebijakan tata ruang dan perencanaan pembangunan serta implementasinya. Oleh karena itu kapasitas institusi untuk mampu menghasilkan tata ruang dan perencanaan pembangunan yang memperhatikan isu kebencanaan perlu menjadi prioritas dalam peningkatan kapasitas,” ungkap Mahawan Karuniasa (dh).
Foto: abri
.jpeg)
