Operasi Bersama Bakamla Dengan ABF

Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia baru-baru ini melakukan latihan bersama di Laut Timor dengan Australi...

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia baru-baru ini melakukan latihan bersama di Laut Timor dengan Australia Border Force (ABF). Kegiatan yang dilakukan secara rutin dan insidensial ini, “merupakan bagian dari operasi maritim bersama, guna menanggulangi ancaman keamanan melalui laut berupa illegal fishing, illegal traficking (illegal migrant), penyelundupan barang, dan dalam rangka memperkuat kerjasama maritim antar kedua negara, ungkap Laksamana Pertama TNI Andi Achdar yang baru saja dilantik menjadi Deputi Operasi dan Latihan Bakamla oleh Kepala Badan Keamanan Laut Laksdya TNI Ari Soedewo, SE,. MH.

Operasi antara Bakamla – ABF atau Shearwater, melibatkan unsur Kamla Zona Maritim Timur Bakamla di Ambon yaitu KN Ular Laut 4805 yang tugasnya menjaga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 3)  dan unsur laut ABF Cape Wessel dan unsur udara ABF, yaitu Dash 8 Air Craft.

Apri lalu, Kantor Kamla Zona Maritim Timur juga dikunjungi oleh Anggota DPR RI dari Komisi I yang membidangi soal pertahanan-keamanan. Dari  diskusi antara pihak Bakamla Zona Maritim Timur ini dengan Komisi I diantaranya disebutkan bahwa peran strategis Bakamla.  Untuk Kamla di Ambon saja, dengan petugas sebanyak 54 personel dan melakukan patroli keamanan dan keselamatan laut seluas 200.000 km2seluas laut Nusa Tenggara Timur, 466.717 km2 untuk luas laut Papua, dan 776.500 km2 untuk luas laut Maluku, sangat dirasakan beberapa kekurangannya.

Kapal patrol yang tersedia hanya ukuran 48 meter dua buah, dua kapal lain ukuran 12 meter, serta beberapa radar dalam kondisi rusak, seperti di Ambon, Kupang, Tual, Merauke dan Jayapura. Oleh karenanya, dari kunjungan tersebut anggota Komisi I akan mengikuti terus perkembangan Bakamla, termasuk di kantor perwakilannya yang berada di Barat (Batam), Tengah (Manado) dan Timur (Ambon). Terkait soal kesulitan anggaran pun, pihak Komisi I ingin membantu memperjuangkan agar alokasi anggaran Bakamla bisa lebih ditingkatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya (taruna).

Foto: Dok Bakamla