Partisipasi Dalam Pemilu 2014 "Quo Vadis"

Jakarta (Indonesia Mandiri) - Reformasi sebagai harapan, akan datangnya proses demokratisasi menuju, atau mendekati bentuk demokrasi yang sesungguhnya, pupus sudah. Datangnya reformasi yang tiba-tiba, tanpa proses pembelajaran mengenai

Politik dan Kekuasaan itu sendiri, justru memberikan celah bagi KKN elit politik baru.

Elit politik baru tersebut, pada akhirnya justru turut melancarkan kran peluang korupsi secara berjamaah semakin besar, jika dibanding era Orde Baru, yang hanya dibatasi oleh elit politik ring 1, dan kerabat dekat ring 1 saja.

Untungnya, manusia Indonesia secara mayoritas masih terdiri dari orang-orang yang baik, dibanding yang tidak baik. Hal ini terlihat dari respon mereka terhadap kondisi politik yang ada. Walaupun mereka bukan orang-orang praktisi politik, mereka masih memiliki rasa, atau kalau kata iklan Roso...Roso. Sehingga mereka sadar betul akan "Mahalnya Harga Suara Mereka".

Secara alami,  "Penyelewengan Suara Rakyat" berdampak pada menurunnya tingkat pemilih pada pemilu 1999 yang mencapai 93%. Orang masih berfikir banyaknya faktor teknis, karena baru kali pertama setelah Reformasi, kita mengadakan Pemilu. Tetapi, yang mengejutkan, ketika masih dalam masa eforia Reformasi tersebut, yakni Pemilu tahun 2004, ternyata tingkat pemilih justru turun, hingga mencapai 84,9%.

Olehkarenanya tidak mengherankan, ketika pada waktu kampanye tahun 2009, setiap peserta pemilu tak bosan-bosannya mendengungkan, yang intinya "Janganlah Engkau Golput" Tetapi apa yang terjadi pada Pemilu tahun 2009 tersebut, tingkat pemilih bukanlah naik, tetapi justru turun kembali hingga mencapai angka 70.99%. Secara kasat mata, ini membuktikan bahwa, masyarakat semakin apatis terhadap Pemilu. Karena dari Pemilu, ke Pemilu berikutnya, hanya membawa perubahan kuantitas koruptor nya saja, sementara kualitas pelaku politiknya hampir tidak terlihat.

Pertanyaan yang paling dekat adalah, bagaimana kita menyelamatkan Pemilu tingkat Nasional yang akan diselenggarakan pada kuartal pertama tahun 2014 nanti? Sementara kalau kita menilik Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Kada Jabar 2013 yang baru lalu misalnya, dimana tingkat pemilihnya sangat-sangat merosot hingga 55%, sehingga secara matematis, perbandingan antara Suara yang diperoleh Pasangan Kepala Daerah Terpilih dengan Golput, jauh lebih tinggi Suara Golput-nya. Sehingga jika dihitung menurut matematika Demokrasi 50% + 1, maka Kepala Daerah tersebut sama sekali tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Jawa Barat.

Lalu bagaimana, jika Pemilu 2014 mengalami hal yang mirip dengan Pemilu Kada Jabar 2013 tersebut?

Untuk itu, tanggung jawab kita semua untuk memberikan pendampingan bagi Pemilih Pemula yang jumlahnya cukup besar, yakni berkisar 30 juta jiwa. Seyogyanya kita turut memperkenalkan kepada mereka, cara-cara menganalisa Partai maupun Tokoh yang masih pantas untuk dipilih pada 2014 nanti. Variabel apa saja yang patut diketahui oleh pemilih pemula, untuk menganalisa Partai dan Calon Legislatif yang akan kelak mewakili aspirasi dirinya sendiri.

Sapto Satrio Mulyo
Share:

Arsip