Home » » Di PPKM Darurat, Pemerintah Waspadai Mobilitas Kawasan Industri

Di PPKM Darurat, Pemerintah Waspadai Mobilitas Kawasan Industri

Posted by Indonesia Mandiri on Juli 17, 2021

Pekerja di Kawasan industri wajib patuhi aturan PPKM Darurat
Jakarta (IndonesiaMandiri) –  “Perlu diwaspadai, di Karawang sudah muncul kluster Covid-19 dari kawasan industri. Saya minta pengetatan dan tidak memberikan celah untuk pelanggaran yang tidak sesuai aturan berlaku” kata koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan.

Penemuan di lapangan, terjadi pelanggaran adanya pabrik di sektor esensial yang mengaktifkan shift malam sehingga jumlah karyawan masuk dalam 24 jam tetap 100 persen. Hal ini menyebabkan indeks cahaya malam di kota/kabupaten yang memiliki aktivitas meningkat signifikan.

Luhut meminta kepada Kementerian Perindustrian agar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan di lapangan serta mengevaluasi penerbitan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).

“Saya juga meminta kepada Kepolisian agar mengawasi implementasi ini dengan mengacu pada panduan umum dan sektor yang masuk di sektor kritikal dan esensial sesuai pada Instruksi Mendagri,” terang Luhut.

Arahan ini diberikan karena ada temuan di lapangan, banyak perusahaan yang merubah IOMKI mereka dari sektor esensial menjadi kritikal supaya mendapatkan akses 100 persen WFO (Bekerja Dari Kantor/Perusahaan). Padahal mereka bukanlah termasuk dalam sektor kritikal.

Untuk menghindari lonjakan kasus pada sektor industri selain perlu pengetatan, Luhut meminta agar diberlakukan percepatan vaksinasi gotong royong, serta dihimbau kepada pekerja di sektor industri tetap disiplin protokol kesehatan secara ketat. “Vaksin gotong royong kita terus push untuk bisa vaksin langsung di pabrik-pabrik industri, khususnya daerah DKI Jakarta,” tambah Luhut.

Vaksin Gotong Royong diprioritaskan bagi pekerja industri
Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa dan Bali pada diktum ketiga, pelaksanaan kegiatan di sektor esensial diberlakukan 25-50 persen maksimal staf work from home. Sedangkan, sektor kritikal diberlakukan 100 persen maksimal staf work from office.

Pemerintah menargetkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat turun -30 hingga -50 persen. Dalam analisis historis, angka tersebut dapat menekan lonjakan kasus yang terjadi dalam sebulan ini (ma).

Foto: Istimewa

Terimakasih sudah membaca & membagikan link Indonesia Mandiri

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Indonesia Mandiri