Pangdam XVIII/Kasuari Ikuti Rakor Persiapan Pilkada Papua Barat

Manokwari (IndonesiaMandiri) – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengikuti acara rapat koordinasi (Rakor) persiapan Pilkada serentak

Provinsi Papua Barat siap sambut Pilkada serentak pada 9 Desember

Manokwari (IndonesiaMandiri) – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengikuti acara rapat koordinasi (Rakor) persiapan Pilkada serentak di Provinsi Papua Barat melalui video converence (Vicon), dari Aston Niu Hotel, Manokwari, Papua Barat (8/12).

Dalam Vicon bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, juga diikuti Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakapolda Papua Barat, Kajati, Kabinda Papua Barat, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Asisten I Setda Provinsi Papua Barat, dan Kadinkes Papua Barat, serta Asintel Kodam XVIII/Kasuari, Kolonel Kav Urip Prihatman.

Mendagri mengatakan, Rakor tersebut penting karena merupakan kesiapan jelang tahapan yang sangat krusial, puncak dari rangkaian Pilkada 2020 yang sudah dimulai sejak September 2019 namun beberapa kali ditunda karena pandemi Covid-19. Akhirnya dilanjutkan kembali pada Juni 2020. Kemudian pemungutan suara yang menurut Undang-Undang pada September 2020, dirubah menjadi 9 Desember 2020.

Menurut Mendagri, Pilkada serentak ini pertama kali dalam sejarah Bangsa Indonesia, karena digelar ditengah bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda secara global sehingga menjadi tantangan tersendiri.

"Kita mengharapkan semua tahapan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Aman dari potensi konvensional, baik kekerasan, konflik, dan gangguan-gangguan lain tetapi juga secara spesifik ditengah pandemi ini kita menjaga agar semua tahapan Pilkada termasuk tanggal 9 Desember besok iu tidak menjadi media penularan karena adanya potensi interaksi dan juga potensi kerumunan," ungkapnya.

Atas nama Pemerintah RI, Mendagri mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholders yang telah bekerja keras sehingga kini sudah selesai dengan waktu cukup panjang. Mendagri menyadari, masih terjadi beberapa pelanggaran, baik terhadap peraturan KPU maupun terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19. Juga diakui, pelanggaran memang selalu ada di Pilkada-sebelumnya.

“Kita melihat bahwa 2,2% terjadi pelanggaran protokol (Covid-19) namun tidak terlalu signifikan. Saya tidak ingin menyepelekan angka 2,2%. Tapi sekali lagi, di atas 50 orang sudah dianggap melanggar, sehingga dilakukan tindakan dan saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu yang bertindak secara tegas dengan jajaran tugas aparat keamanan, khususnya TNI-Polri, Satpol PP, sekaligus juga segera mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang ada, mulai dari teguran yang ringan,” tegas Mendagri (bp).