Jakarta (IndonesiaMandiri) – Guna mengawal program pengelolaan ekosistem mangrove, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko M
 |
| Indonesia sumbang 20 persen mangrove yang ada di seluruh dunia |
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Guna mengawal program pengelolaan ekosistem mangrove, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) perkuat koordinasi dengan gelar rapat secara virtual (10/11), untuk penyiapan program pengelolaannya secara terukur dan terintegasi dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen akan melakukan rehabilitasi mencapai 600.000 Ha dalam 4 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 - 2024 dengan melibatkan multi stakeholder,” ucap Menko Marves Luhut B. Pandjaitan.
Dari pemaparan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, Indonesia kini memiliki area mangrove seluas 3,31 juta Ha, dan diantaranya sebesar 637.624 Ha sedang berada dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan pemulihan ekosistem. Ini menjadi sangat penting dilakukan, karena 20 persen luas mangrove di Indonesia adalah jumlah keseluruhan sebaran mangrove di dunia.
“Pengelolaan ekosistem mangrove ini harus secara terukur dan terintegrasi, meliputi rehabilitasi dan program padat karya mangrove. Program pengelolaan mangrove akan difokuskan pada membangun mega mangrove project di 3 lokasi termasuk untuk pembibitan mangrove, serta pendanaan dalam program pengelolaan ekosistem mangrove perlu didukung oleh multi stakeholder, termasuk dari lembaga internasional dan mitra strategis Indonesia,” ungkap Menko Luhut.
Rencananya, rehabilitasi mangrove akan dilakukan pada ekosistem mangrove dengan kerapatan tajuk kategori jarang dan sangat jarang. Rehabilitasi ini akan menggunakan berbagai sumber pendanaan, yang meliputi peningkatan alokasi APBN melalui bantuan pendanaan dari World Bank, dukungan mitra strategis seperti pemerintah UEA dan Jerman, serta pemanfaatan dana CSR, dan Program Green Port pada BUMN.
Luhut menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga yang terkait untuk menyukseskan program rehabilitasi mangrove. “Semua harus terintegrasi, supaya bergerak bersama semuanya. Kita akan pantau terus, dan saya harap satu minggu ke depan bisa terlihat perkembangannya,” jelasnya.
Rapat ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala LAPAN, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Bina Bangda, Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Pengelolaan Pembiayaan & Risiko dan Dirut BPLDH), serta pejabat lain dari Kemenkop/UKM, PPN/Bappenas, KemenBUMN, KemendesPDTT, BPDLH, BKPM dan BIG (ma).
