Hadapi Karhutla, Gakkum KLHK Bersama Bareskrim Polri Sosialisasi Pencegahan

KLHK-Polri ingatkan perusahaan di Riau tentang bahaya karhutla Pekanbaru ( IndonesiaMandiri ) - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ling...

KLHK-Polri ingatkan perusahaan di Riau tentang bahaya karhutla

Pekanbaru (IndonesiaMandiri) - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK gelar Sosialiasi Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhula), bekerjasama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ini langkah untuk mengingatkan perusahaan agar cegah karhutla. Pada acara ini, diberikan Maklumat Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan kepada 100 (seratus) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bergerak pada bidang Perkebunan Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau.

Sosialisasi ini dihadiri Wagub Riau Edy Nasution, Rasio Ridho Sani (Dirjen Gakkum KLHK), Komjen Pol. Listyo Sigit (Kabareskrim), Irjen Pol. Agung Setya Imam Efendi (Kapolda Riau), Yazid Nurhuda (Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK), Brigjen Pol. Agung Budijono (Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim POLRI), Asnath Hutagalung, (Perwakilan Kejagung RI), dan aparat Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan guna memberi kesadartahuan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Riau. Karhutla di Riau terus terjadi dari tahun ke tahun. Kebakaran di area konsesi menjadi salah satu penyumbang kerusakan lingkungan berdampak masif, baik dari kesehatan masyarakat, lumpuhnya ekonomi dan transportasi, musnahnya flora dan fauna, perubahan iklim, hingga pencemaran asap lintas batas negara.

Rasio Sani menyebut, Pemerintah terus mendorong pencegahan dan pengendalian karhutla. KLHK bersama Polri dan Kejaksaan Agung RI telah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakar hutan baik perseorangan maupun korporasi. Berbagai langkah penegakan hukum, baik kegiatan penyegelan, sanksi administrasi, perdata, hingga pidana kami lakukan.

KLHK telah jatuhkan 198 sanksi administratif dan menggugat perdata 17 perusahaan yang dilokasinya terjadi Karhutla. Total ganti rugi yang diputuskan terhadap 9 perusahaan terkait karhutla sebesar Rp 3.071 triliun. Menurut Rasio, 5 kasus pidana telah dibawa ke pengadilan. “Saat ini kami terus melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Karhutla yang terjadi pada 2019. Kami juga terus bekerjasama dengan kepolisian,” ungkapnya.

Sementara Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit mengatakan selama 2019 telah menetapkan 369 tersangka yang terdiri dari 342 perorangan dan 27 korporasi. Di Provinsi Riau sendiri telah ditetapkan 78 tersangka yang terdiri dari 73 perorangan dan 5 korporasi. Sedangkan di 2020 ini, sudah ada 19 kasus karhutla di Provinsi Riau dalam tahap penyelidikan. Listyo menambahkan, Polri akan bergerak sebelum karhutla terjadi. Jika Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan upaya pengendalian atau pencegahan karhutla maka akan dilakukan tindakan tegas berupa sanksi hukum (ma).