Program TORA berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Reforma Agraria sebagai Program Prioritas Na...
 |
| Program TORA berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat |
Jakarta (IndonesiaMandiri) - Reforma Agraria sebagai Program Prioritas Nasional, dan tertuang di Perpres 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017. Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), juga telah disetujui Pemerinhan dengan pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten/kota dengan total luas lahan 330.357 hektare.
Pemerintah juga cadangkan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif untuk TORA seluas 938.879 hektare dan untuk pencetakan sawah baru seluas 39.229 hektare pada 20 provinsi. TORA dari HPK tak produktif dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pengembangan wilayah dan sebagainya, sesuai usulan para Gubernur atau Bupati/Walikota dari HPK tidak produktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan menyelesaikan sertifikasi bagi seluruh lahan rakyat di negeri ini. Ini bisa membantu pengembangan perekonomian rakyat. Untuk itu, para pemimpin daerah diharapkan dapat memanfaatkan lahan tersebut sebaik-baiknya TORA untuk kesejahteraan penduduknya.
“Masyarakat (pemilik lahan) akan punya kepastian, kemudian ia akan memiliki akses untuk semakin mengembangkan kegiatan usahanya melalui adanya sertifikasi. Masyarakat akan diberikan akses mengelola selama 35 tahun, dan itu dapat diperpanjang, namun tidak dapat diwariskan,” ujar Menko Darmin, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Reforma Agraria, PPTKH dan HPK Tidak Produktif sebagai Sumber TORA dari Kawasan Hutan, di Jakarta (5/8).
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan Program Reforma Agraria dan TORA menjadi salah satu hal penting. Sebab, setelah SK tersebut diserahkan kepada masyarakat, maka ke depannya mereka harus menjadi lebih produktif dalam berusaha. “Ini yang penting adalah pemerintah daerah menyiapkan akses kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warganya. Buat kita, dengan adanya SK ini akan memberikan akses untuk ‘mengorangkan’ orang atau warga negara. Jangan sampai ada lagi sebutan masyarakat ilegal,” tegasnya (dh).
