Masalah keamanan di beberapa wilayah Papua, masih dilanda kecemasan. Baru-baru ini, lebih 5000 warga Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, harus mengungsi ke
“Sebutan KKB Membelenggu Kita Sendiri”
 |
| Bambang Darmono bersama masyarakat suku Korowai Batu, Papua |
Padahal, awal Oktober lalu, penyelenggaraan Pesta Olahraga PON XX berlangsung aman di Jayapura, Mimika dan Timika. Pembangunan infrastruktur di Papua juga mengalami kemajuan signifikan beberapa tahun belakangan. Lalu, mengapa aksi teror kekerasan terus mengemuka dan menelan banyak korban jiwa, baik masyarakat sipil hingga aparat keamanan.
Letnan Jenderal (Purnawirawan) Bambang Darmono, pernah menjabat sebagai Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66/2011 dengan masa tugas hingga 2014. Lembaga ini di masa Pemerintahan Jokowi sudah dibubarkan. Berikut ini wawancara IndonesiaMandiri bersama jenderal bintang tiga alumni Akabari 1974, yang pernah menjadi Komandan Kodiklat TNI AD:
IndonesiaMandiri (IM). Bagaimana bapak menilai perkembangan sosial politik di Papua saat ini, mengacu pengalaman pernah di UP4B?
Bambang Darmono (BD). Secara fisik, kemajuan pembangunan di Tanah Papua harus diakui mengalami kemajuan cukup signifikan. Lihat saja berfungsinya jembatan di Holtekam di Jayapura menjadi Landmark Papua yang perencanaannya sudah dilakukan sejak 2013; Stadion dan Venue cabang olah raga PON XX yang juga telah di kehendaki Lukas Enembe dan direncanakan sejak terpilih menjadi Gubernur Papua di 2013; Selesainya pembangunan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, dan bahkan berfungsinya sebagian jalan Trans Papua serta banyak lagi proyek-proyek infrastruktur yang dapat diselesaikan, serta banyak lagi.
Kalau merujuk pada percepatan pembangunan saat UP4B masih eksis di Tanah Papua, ada lima prioritas, yaitu: Pengembangan ekonomi rakyat; Peningkatan pelayanan pendidikan; Peningkatan pelayanan kesehatan; Pengembangan infrastruktur dasar, serta; Afirmasi kepada putra dan putri Papua. Sejak tahun 2012 dengan keberadaan UP4B program percepatan pembangunan sesuai Inpres No. 5/2007 mulai intensif dilaksanakan.
Kalau saya perhatikan program-program pembangunan yang dapat dicapai hari ini, suka tidak suka merupakan kelanjutan dari program masa lalu dan penambahan program baru. Sehingga kurang tepat apabila ada orang pemerintah saat ini berkuasa klaim adalah hasil kerja pemerintahan Jokowi. Saya harus mengatakan tidak juga demikian. Karena investasi yang dilakukan Pemerintah berlangsung intensif sejak 2012 dengan kehadiran UP4B.
Sebagaimana saya ungkapkan sebelumnya, sejak tahun 2013 perencanaan pembangunan jembatan Holtekam dilaksanakan bersama antara Balai jalan di Papua dan UP4B. Saya sendiri terlibat langsung dan secara khusus UP4B dimintai pendapat tentang hal tersebut yang kemudian disepakati menjadi program multi year. Prosesnya menjadi lebih cepat ketika Lukas Enembe menyetujuinya dan berlanjut hingga saat ini.
Begitu juga dalam program afirmasi bagi putra putri Papua (Orang Asli Papua/OAP) yang sudah berjalan sejak 2012, dan saya juga mendengar terus berjalan hingga kini dengan berbagai perbaikan/modifikasi penyempurnaannya. Program ini merupakan kerjasama antara UP4B, Dirjendikti Kemdikbud dan Pemda. Sangat sulit dibayangkan 39 PTN menerima anak-anak Papua yang jumlahnya lebih dari 600 orang tanpa program afirmasi, apalagi ada yang di Aceh. Program ini kemudian diikuti program affirmasi pendidikan menengah yang pendidikannya dilaksanakan di Jawa dan Bali, serta pendidikan vokasi yang jumlahnya cukup besar.
Kalau ada pilot anak-anak OAP, itu adalah hasil afirmasi melalui pendidikan vokasi penerbang. Program ini kemudian berlanjut hingga kini. Belum lagi program sarjana mengajar yang dilakukan secara intensif sejak 2013, Kalau di list satu-persatu mungkin bisa berjam-jam kita bicara. Artinya apa yang terjadi dengan kemajuan pembangunan di Papua hari ini adalah sebuah pembangunan berkelanjutan yang tidak boleh diklaim oleh satu rezim saja yang sedang berkuasa.
Akan tetapi harus diakui bahwa membangun Tanah Papua tidaklah semudah yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Ada persoalan politik yang masih mengganjal. Sehingga banyak orang Papua mengatakan kalau mau menuntaskan persoalan Papua, maka status politik harus dituntaskan. Kata-kata ini konsisten dipegang oleh kelompok yang melawan pemerintah Indonesia sejak mendeklarasikan OPM.
Bagi kita bangsa Indonesia status politik Papua telah usai melalui justifikasi internasional yaitu Resolusi PBB 2504 tahun 1969. Tapi bagi sebagian orang Papua persoalan ini belum tuntas dengan berbagai dalih. Di era kebebasan berpendapat dan berekspresi saat ini, sah-sah saja mereka berpendapat demikian karena dijamin UUD 1945. Faktanya persoalan inilah yang kemudian memantik persoalan keamanan yang berkepanjangan hingga kini.
 |
| Program afirmasi mendidik orang asli Papua untuk maju terus dikembangkan |
Apakah ada keuntungan diplomasi di luar negeri sebagaimana klaim pemerintah yang pernah saya dengar? Menurut saya tidak akan ada. Faktanya dengan penyebutan KKB ini dukungan dan penolakan tidak mengalami perubahan. Penanganan keamanan menjadi ruwet. Yang terjadi justru Vanuatu dan kawan-kawannya berhasil memfasilitasi Benny Wenda ke Komisi HAM PBB dan Sidang Umum PBB. Mengapa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat menjadi ragu dengan langkah sendiri? Sejauh pengetahuan saya sejak bergulat dengan persoalan Papua mulai 2011, sepanjang tidak ada pelanggaran HAM berat menurut kacamata internasional, posisi Papua dalam NKRI tidak akan dapat digoyahkan. Apapun pihak-pihak pegiat HAM mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat. Faktanya tidak mudah untuk men-justifikasi sebuah pelanggaran HAM sebagai pelanggaran HAM berat, sebab harus memenuhi syarat terstruktur, sistematis dan masif.
Yang pasti ketika 2012 saya berada di Papua hingga 2014, wilayah yang bermasalah dari kelompok bersenjata OPM hanya di sekitar Puncak jaya, Puncak dan Mimika serta perlawanan tidak aktif seperti di daerah Genyem dan perbatasan dengan PNG, khususnya disekitar wilayah Sekao. Sekarang, aksi bersenjata sudah meluas kewilayah Lani jaya, Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang bahkan ke Papua Barat.
Saya harus mengatakan pasti ada yang salah dengan kebijakan pemerintah. Dengan semakin meluasnya perlawan kelompok bersenjata OPM sejak 2017 menunjukkan, penanganan keamanan di Papua tidak berjalan baik. Sulit diterima akal sehat ketika tiba-tiba bangsa Indonesia terhentak oleh persitiwa Nduga yang merenggut 17 nyawa orang sipil. Celakanya sejak itu, perlawan terus berlangsung dan meluas. Mungkin pemerintah tidak faham dengan pernyataan deklarasi OPM. Atau mungkin kita telah abai dengan sejarah.
Kalau saya mengacu kepada UP4B sebagaimana anda pertanyakan, sesungguhnya ada dua pendekatan harus dilakukan, yaitu pendekatan sosial politik dan budaya serta pendekatan sosial ekonomi. Celakanya, pendekatan sosial politik dan budaya harus saya tinggalkan karena pemerintah tidak menghendaki pendekatan tersebut dilanjutkan. Tidak tahu apa penyebabnya. Yang pasti saya diperintahkan bekerja seperti UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).
Sesuatu yang tidak mungkin saya laksanakan karena tupoksinya berbeda, sehingga saya hanya bekerja melanjutkan kebijakan bertumpu pada pendekatan sosial ekonomi. Dengan kehendak tersebut, maka tekanan dan moto percepatan pembangunan yang saya buat adalah “Mari kita buat yang orang Papua bisa. Jangan yang kita mau”. Sebuah pendekatan berorientasi pada local wisdom dan filosofi orang asli Papua yaitu, “tanah adalah ibuku dan sungai adalah air susu ibu yang memberi kehidupan”. Semua saya rencanakan dan kerjakan berdasarkan wisdom tersebut. Faktanya masyarakat Papua menyetujuinya.
IM. Melihat pengalaman masa lalu, adakah peendekatan yang kurang cerdas dalam memajukan Papua?
BD. Saya tidak ingin mengatakan cerdas atau tidak cerdas. Tetapi saya memilih istilah paham atau tidak paham. Ya mereka tidak paham. Menurut saya yang bekerja untuk Papua hanya Pak Jokowi, tetapi para pembantunya tidak. Mengapa? Dalam sejarah hanya Presiden Jokowi yang sering hadir di Papua untuk melihat masyarakat Papua. Tetapi hasilnya tidak sejajar sering hadirnya Presiden Jokowi di Papua. Faktanya perlawanan semakin meluas, bahkan isu rasis meluas di Jawa justru terjadi dijaman pemerintahan pak Jokowi.
Ketidak pahaman lain adalah menangani persoalan Papua dilakukan dengan cara sambilan oleh para pembantu presiden dari Jakarta. Karena pak Jokowi tidak memiliki lembaga khusus dan terus menerus nongkrong di Papua, apapun namanya untuk memfokus menangani persoalan Papua.
Nah yang terakhir ini saya tidak bisa mengunakan kata laini selain ketidak cerdasan. Yaitu menghindari penyelesaian status politik yang menjadi akar masalah. Saya sungguh tidak yakin jikalau pemerintah tidak tahu bahwa status politik Papua adalah akar masalah. Bahwa status politik Papua sebagai bagian NKRI merupakan hal final bagi bangsa Indonesia,
itulah yang harus dipertahankan, dituntaskan dan harus diyakinkan kepada mereka yang melawan pemerintah. Caranya, pemerintah yang memiliki sumber daya untuk menyelesaikannya. Saya memahami persoalan ini sulit dan pelik. Tetapi harus kita tuntaskan agar tidak menjadi bara yang terus aktif dan membesar ketika ada momentum. Saya yakin keberadaan Lembaga yang nongkrong dan memfokus akan dapat memetakan persoalan dengan baik bahkan membuat road map yang logic and achieveble.
IM. Untuk sektor keamanan di Papua, dengan terus berjatuhannya korban baik di aparat keamanan maupun masyarakat sipil, apakah perlu TNI melakukan operasi militer (karena saat ini peran Polri di depan)?
BD. Sesungguhnya sejak 8 April 2012 saat persitiwa ditembaknya pesawat Trigana Air di runway lapangan terbang Mulia, Puncak Jaya, dari investigasi saya lakukan di TKP, lapangan terbang dan situasi wilayah Puncak Jaya bersama Penghubung Kodim dan Kapolres, Saya berkesimpulan tugas-tugas pengamanan pembangununan tidak terkoordinasi dan tidak dilaksanakan dengan baik. Sayang, Pangdam dan Kapolda tidak ikut bersama saya ketika saya telepon dan saya ajak. Menurut mereka ada tugas lain yaitu mengikuti rapat Musrenbang Provinsi Papua.
Dari hasil investigasi tersebut saya menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Menko Polhukam agar dilaksanakan “operasi keamanan terbatas di daerah Puncak dan Puncak Jaya”. Tidak ada respon atas saran tersebut. Yang datang adalah pemerintah menghendaki UP4B bekerja seperti UKP4.
Merujuk pada berbagai hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun Aturan tambahan Protokol 2 Konvensi Jenewa, sesungguhnya sah apabila pemerintah melakukan operasi keamanan secara intensif dan terbatas hanya didaerah yang terlibat konflik. Kendali operasi keamanan oleh Polri dan unit-unit pelaksananya adalah TNI. Merujuk pada operasi di Aceh sebelum status darurat militer di Aceh, operasi semacam ini yang dilakukan. Bukan unit TNI dan Polri bersama-sama melakukan operasi seperti selalu tertayang di media TV terkait dengan tindak kekerasan di Papua.
IM. Di bidang sumber daya manusia, apa yang harus diprioritaskan untuk memberi kesempatan lebih luas bagi generasi muda Papua tampil?.
BD. Terkait dengan masalah afirmasi, langkah ini sudah dilakukan sejak saya menjadi Kepala UP4B. Apa yang saya jelaskan dari sektor pendidikan baik di tingkat perguruan tinggi dan menengah, berbagai pendidikan vokasi, di TNI dan Polri adalah langkah dari kebijakan pemerintah yang bagus. Dalam suatu kesempatan Rapat Pimpinan Polda Papua ketika Pak Tito masih menjadi Kapolda Papua, saya menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa dalam hal afirmasi ini saya dan OAP akan bangga apabila ada OAP yang menjadi Kapolda di provinsi lain, bukan di provinsi Papua.
Sebab, bagi saya kalau itu di Papua biasa-biasa saja. Lain halnya bila ada OAP yang menjadi Kapolda di provinsi lain. Penempatan ini sekaligus pengakuan kepada OAP yang memiliki kemampuan sejajar. Ketika Irjenpol Paulus Waterpaow menjadi Kapolda Medan, saya adalah orang yang merasa paling bahagia. Hal ini berlanjut sampai kini. Lihat saja ada Jenderal bintang tiga di TNI dan Polri dan beberapa jenderal bintang satu dan dua lainnya.
Begitu juga di sektor pengabdian yang lain seperti di Freeport. Saya senang ketika datang ke LNG Tanguh Bintuni, melihat beberapa posisi kunci operasional dipegang dan ditangani oleh anak-anak OAP disamping mereka juga memiliki rencana untuk menempatkan anak-anak OAP menjadi pejabat di perusahaan tsb. secara sistematis. Keinginan ini disampaikan kepada saya oleh salah seorang komisaris yang juga anggota Parlemen Inggris. Menurut mereka , ini adalah kewajiban moral kami. Faktanya mereka melaksanakannya dengan benar.
Saya senang afirmasi ini berlanjut hinga kini. Sayangnya, saya juga mendengar dari beberapa mantan anak buah saya yang masih di Papua bahwa setelah lulus dari pendidikan, banyak mereka belum di dayagunakan. Terkait dengan hal ini, saya harus menyampaikan kepada para kepala daerah, bahwa ini harus menjadi komitmen pejabat OAP.
IM. Untuk membangunan infrastruktur, bidang apa yang musti diprioritaskan untuk dihadirkan di Papua?
 |
| Bambang Darmono gendong anak Papua |
