Kelompok Bersenjata Di Papua Layak Disebut Teroris

“Saya setuju dan mendukung wacana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, disebut sebagai pelaku terorisme,” ucap anggota Komisi I DPR RI Bobby

Anggota Komisi I DPR-RI Bobby Adhitya Rizaldi

Jakarta (IndonesiaMandiri) –   “Saya setuju dan mendukung wacana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, disebut sebagai pelaku terorisme,” ucap anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi di Jakarta (15/3).

Bobby menanggapi wacana redefinisi KKB dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Papua yang tindakannya beberapa waktu terakhir bertindak sudah layak disebut teroris.

Beberapa aksi teror KKB atau KSB sudah meresahkan masyarakat seperti menebar ancaman, menyandera, membakar, membunuh, memperkosa, menyiksa dan menculik warga sipil, dengan motif politik. “Tindakan KKB tersebut sudah seperti teroris,” terangnya.

“Ini bisa menjadi konstruksi sosial politik penengah di mana kriminal dengan sedikit persenjataan adalah wewenang polisi. Sedangkan separatis adalah penanganan secara militer dilihat dari motif,” tambah Bobby.

Menurut Politikus Golkar ini,?meredifinisi KKB dan KSB di Papua merupakan bagian dari upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur.

“Dengan adanya redifinisi tersebut bisa mempercepat upaya menurunkan tensi ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI. Sehingga kedamaian di tanah Papua akan segera terwujud,” harapnya.

Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menambahkan, sampai hari ini belum ada definisi tunggal bagi kelompok bersenjata di Papua. Polri menggunakan istilah KKB dan TNI menggunakan istilah KSB.

“Jika mengacu pada UU No 5/2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Oleh karena itu, kelompok pengacau di Papua sudah layak di sebut teroris,” urainya.

“Harusnya mengatasi kelompok bersenjata tersebut tidak tergantung definisi. Tetapi demi keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI,” tegas Stanislaus.

Dan, “jika DPR menjadikan keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI sebagai prioritas, tentu tidak akan membiarkan persoalan ini terlalu lama menjadi perdebatan,” ungkapnya (bp).