Berita Indonesia Mandiri

Akankah Gripen Diawaki Pilot TNI AU?

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Langit nusantara sebentar lagi akan dihuni jet tempur baru, mengingat pesawat F-5 Tiger II buatan Amerika Serikat sudah uzur dan akan digantikan. Beberapa negara menawarkan keunggulan jet tempurnya, seperti Sukhoi dari Rusia, Swedia dengan Gripen, Amerika Serikat dengan F-16, Eropa dengan Eurofighter Typhoon serta Dassault Rafale dari Perancis.
Baru-baru ini, perwakilan Saab dari Swedia yang memproduksi Gripen, ke Jakarta untuk lebih mempromosikan jet tempurnya. Saab JAS 39 Gripen memang memiliki multi keunggulan seperti halnya jet tempur lainnya. Gesit dalam bermanuver, akurasi target tembak yang mumpuni, serta didukung sistem elektronik avionik yang sangat modern sehingga terintegrasi dengan sistem pendukung lainnya di darat maupun laut.
Singkat cerita, Gripen memiliki segalanya sebagai jet tempur. Dan bahkan, operasional Gripen saat mengudara atau beraksi begitu sederhana. Ia tidak membutuhkan banyak orang untuk mengisi bahan bakar atau perlengkapan lain saat mendarat. Hanya membutuhkan tak lebih dari 15 menit, ia sudah siap terbang kembali.
Uniknya lagi, Gripen dapat di operasikan di landasan pacu yang tak terlalu panjang (kurang dari 1 km). Bahkan di jalan umum seperti tol, Gripen mampu mendarat dan terbang. Peter Carlqvist, pimpinan Saab didampingi oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog saat berbicara dengan awak media, sangat optimis kalau Gripen bisa menjadi pilihan terbaik untuk TNI AU.
Masalahnya kini kembali ke TNI AU sendiri, mau pilih yang mana dan dengan kategori apa untuk supaya cocok dengan kebutuhan di langit nusantara (abri).
Foto: istimewa
Share:

Akankah Gripen Diawaki Pilot TNI AU?

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Langit nusantara sebentar lagi akan dihuni jet tempur baru, mengingat pesawat F-5 Tiger II buatan Amerika Serikat sudah uzur dan akan digantikan. Beberapa negara menawarkan keunggulan jet tempurnya, seperti Sukhoi dari Rusia, Swedia dengan Gripen, Amerika Serikat dengan F-16, Eropa dengan Eurofighter Typhoon serta Dassault Rafale dari Perancis.
Baru-baru ini, perwakilan Saab dari Swedia yang memproduksi Gripen, ke Jakarta untuk lebih mempromosikan jet tempurnya. Saab JAS 39 Gripen memang memiliki multi keunggulan seperti halnya jet tempur lainnya. Gesit dalam bermanuver, akurasi target tembak yang mumpuni, serta didukung sistem elektronik avionik yang sangat modern sehingga terintegrasi dengan sistem pendukung lainnya di darat maupun laut.
Singkat cerita, Gripen memiliki segalanya sebagai jet tempur. Dan bahkan, operasional Gripen saat mengudara atau beraksi begitu sederhana. Ia tidak membutuhkan banyak orang untuk mengisi bahan bakar atau perlengkapan lain saat mendarat. Hanya membutuhkan tak lebih dari 15 menit, ia sudah siap terbang kembali.
Uniknya lagi, Gripen dapat di operasikan di landasan pacu yang tak terlalu panjang (kurang dari 1 km). Bahkan di jalan umum seperti tol, Gripen mampu mendarat dan terbang. Peter Carlqvist, pimpinan Saab didampingi oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog saat berbicara dengan awak media, sangat optimis kalau Gripen bisa menjadi pilihan terbaik untuk TNI AU.
Masalahnya kini kembali ke TNI AU sendiri, mau pilih yang mana dan dengan kategori apa untuk supaya cocok dengan kebutuhan di langit nusantara (abri).
Foto: istimewa
Share:

Akankah Gripen Diawaki Pilot TNI AU?

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Langit nusantara sebentar lagi akan dihuni jet tempur baru, mengingat pesawat F-5 Tiger II buatan Amerika Serikat sudah uzur dan akan digantikan. Beberapa negara menawarkan keunggulan jet tempurnya, seperti Sukhoi dari Rusia, Swedia dengan Gripen, Amerika Serikat dengan F-16, Eropa dengan Eurofighter Typhoon serta Dassault Rafale dari Perancis.


Baru-baru ini, perwakilan Saab dari Swedia yang memproduksi Gripen, ke Jakarta untuk lebih mempromosikan jet tempurnya. Saab JAS 39 Gripen memang memiliki multi keunggulan seperti halnya jet tempur lainnya. Gesit dalam bermanuver, akurasi target tembak yang mumpuni, serta didukung sistem elektronik avionik yang sangat modern sehingga terintegrasi dengan sistem pendukung lainnya di darat maupun laut.


Singkat cerita, Gripen memiliki segalanya sebagai jet tempur. Dan bahkan, operasional Gripen saat mengudara atau beraksi begitu sederhana. Ia tidak membutuhkan banyak orang untuk mengisi bahan bakar atau perlengkapan lain saat mendarat. Hanya membutuhkan tak lebih dari 15 menit, ia sudah siap terbang kembali.


Uniknya lagi, Gripen dapat di operasikan di landasan pacu yang tak terlalu panjang (kurang dari 1 km). Bahkan di jalan umum seperti tol, Gripen mampu mendarat dan terbang. Peter Carlqvist, pimpinan Saab didampingi oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog saat berbicara dengan awak media, sangat optimis kalau Gripen bisa menjadi pilihan terbaik untuk TNI AU.


Masalahnya kini kembali ke TNI AU sendiri, mau pilih yang mana dan dengan kategori apa untuk supaya cocok dengan kebutuhan di langit nusantara (abri).
Foto: istimewa

Share:

Tour de Timor Bakal Percantik Wisata NTT

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Bagi pecinta olahraga sepeda jarak jauh (touring), ada rute menantang yang ditawarkan Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) di ujung 2015. Yakni, mengarungi perjalanan lintas Timor dari Atambua hingga kota Kupang. Acara yang diberi nama Tour d Timor (TdT), rencananya berlangsung pada 16-19 Desember 2015.

TdT adalah acara olahraga campur wisata yang pertamakali dirintis oleh Pemprov NTT. "Kita sudah siapkan semua untuk TdT ini termasuk akomodasi, baik di hotel atau homestay", tutur Frans Salem, Sekda Pemprov NTT saat tatap muka dengan pers di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Jakatta (22/10).

Frans yang didampingi Deputi Pengembangan Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Esthy Reko Astuti, juga menjelaskan bahwa TdT nantinya akan dibikin sebagai agenda rutin setiap tahun. Bahkan tahun depan akan menggandeng negara tetangga Timor Leste juga untuk dilintasi pula.

Saat ini NTT memang ada kerjasama yang sangat baik - salah satunya di bidang Pariwisata - kepada Timor Leste dan Australia (Darwin). Momentum TdT akan dijadikan salah satu tali pererat pula nantinya kepada dua negara tersebut.

"Kami menyambut baik upaya Provinsi NTT dalam mempromosikan potensi pariwisata melalui sport tourism TdT 2015 ini," sambung Esthy mewakili Menteri Pariwisata. Esthy juga kagum akan keindahan pesona alam dan kearifan lokal NTT karena sudah beberapa kali berkunjung ke sejumlah kota di NTT.

Acara ini kedepannya akan menyemarakkan sport tourim sepeda lainnya. Karena seperti diketahui, sebelumnya di Indonesia sudah dikenal tour de Singkarak (Sumatera Barat), tour de Ijen (Banyuwangi), dan lain-lain.

Untuk NTT sendiri, momentum TdT juga guna meramaikan hut pemprov NTT ke 57 pada 20 Desember. Juga sekaligus bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Nasional serta Hari Ibu. Jadi, TdT yang akan melewati rute Atambua-Kefa-Soe-Kupang ini, diharapkan dapat menambah minat wisatawan yang ingin berkunjung ke NTT.

Penyelenggara TdT merupakan kerjasama antara Pemprov NTT, Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) dan DHExplore. Pesertanya TdT antara usia 17-55 tahun dan berbadan sehat. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi panitia Marloan Lolang dan Tito Mananohas di nomor telpon 081337229049/081247089888 (abri) Kredit foto: abri

Share:

Mengenai Kami

IndonesiaMandiri.web.id
Bukan Terkini tapi Penting
Pemimpin Redaksi:
M. Abriyanto
Wakil Pemimpin Redaksi:
Raindy M
Redaktur Pelaksana:
M. Damar CB
Pemimpin Perusahaan:
Indra Ardana
Manajer HRD:
Satrio M.
Redaksi:
Bekti Poerwono
Anries Tanu Radena
Rahman Trikoraharjo
S. Guntur

Wilayah:
Jawa Barat : Ikhsan
Jawa Tengah : Citra Bangsa
Jawa Timur : Putri
Digital Marketing & Promotion:
Shastri R.

Teknik dan Jaringan:
Rayhan APM

Keuangan:
Dina N.
Alamat:
Kramat V/14 Jakarta 10430
Telpon : +62813-153-564-98
SMS / WA only : +62085-7788-78887
Email :  indonesiamandiri17845@gmail.com
Media Partner :  indonesiamandiri17845@gmail.com
Iklan :  indonesiamandiri17845@gmail.com
Share:

Kode Etik

Peraturan Dewan Pers
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:
  1. Ruang Lingkup
  1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
  1. Verifikasi dan keberimbangan berita
  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
    3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
  1. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
  1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
    1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
    2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
    3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
  1. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
  1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
    2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
    3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
  1. Pencabutan Berita
  1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
  1. Iklan
  1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan .advertorial., .iklan., .ads., .sponsored., atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
  1. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
  1. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.
Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Share:

Mari Belajar Dari Jerman

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Kedutaan Besar Jerman di Jakarta dan Perkumpulan Ekonomi Indonesien-Jerman (EKONID) serta Lembaga Goette Indoneia, membuat "Pameran Sains & Teknologi Jerman-Indonesia" di Museum Nasional, Jakarta (5-10/10). Acara ini memamerkan berbagai inovasi terbaru dan kerjasama antara Jerman dan Indonesia yang terjalin sejak lama di sektor Teknologi, Sains, dan Kesehatan.


Dengan mengambil tema pameran "Fostering Ideas", Jerman ingin memperlihatkan beragam kemajuan yang sudah ditempuh melalui proses penelitian yang panjang. Dan dari kemajuan yang sudah dicapai itu, kemudian dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Indonesia.


Peserta pameran antara lain Pusat Riset Geo Potsdam, Pusat Ekologi Kelautan Tropis, Pusat Riset Keanekaragaman Hayati Leibniz, anggota Asosiasi Helmholtz dan Asosiasi Leibniz. Selain itu, terdapat juga Fraunhofer Society Max Planck Society, serta badan pendanaan seperti Asosiasi Riset Jerman dan Yayasan Alexander von Humboldt. Lembaga-lembaga penelitian ini juga akan membuka peluang untuk kerjasama dengan lembaga penelitian di Indonesia.


Perusahaan-perusahaan besar dari Jerman yang sudah terkenal di Indonesia akan turut memamerkan berbagai inovasi terbaru dari mereka, seperti Mercedes dengan teknologi menyetir otomatis, BASF dengan solusinya untuk para petani, Siemens dengan teknik baru untuk mengembangkan sektor manufaktur, serta Lufthansa yang akan menyediakan pengalaman terbang secara virtual kepada para pengunjung.


"Kerjasama ilmiah antara Jerman dan Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1960-an, di mana terjadi pertukaran ilmuwan antar kedua negara. Sejak itu, hubungan ini semakin berkembang, mencakup berbagai sektor, mulai dari analisa lanskap ilmiah di Indonesia hingga bioteknologi, dari ilmu sosial hingga penelitian kelautan," kata Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Georg Witschel.


Salah satu stand yang banyak dikunjungi adalah milik perusahaan penerbangan Lufthansa. Di sini, pengunjung disediakan "kaca mata virtual", untuk dapat melihat dalam kabin Lufthansa dari kelas ekonomi, bisnis hingga utama (abri) Foto: abri

Share:

Persatuan & Kesatuan Lebih Penting Dari Alutsista

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Menteri Pertahanan Ryamicard Ryacudu seperti ingin menjawab tantangan anggota DPR yang banyak mempertanyakan mengenai bagaimana anggaran yang akan dipersiapkan untuk program bela negara yang belakangan ini hangat dibicarakan. Beberapa anggota Komisi I DPR RI, seperti TB Hasanuddin, Arief Suditomo, mempertanyakan bagaimana alokasi anggaran untuk menjalankan program bela negara tersebut. Karena saat ini, fokus anggaran belanja militer sudah jelasm yaitu untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesejahteraan tentara.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu sudah mendengungkan akan adanya progam bela negara yang dalam sepuluh tahun kedepan bisa tercapai angka sekitar 100 juta kader. Dalam acara tatap muka dengan pers di Gedung Bhineka Tunggal Ika Kementeri Pertahanan ((12/10), misalnya, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara akan dibuka secara serentak pada 19 Oktober besok di 45 Kabupaten/Kota.

“Pada 2016 dan seterusnya diharapkan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan instansi lain termasuk TNI dan Polri,” jelas Ryamizard.

Secara matematis, bila 10 tahun ditargetkan tercapai angka 100 juta kader (2015-2025), maka setiap tahunnya akan terbentuk 10 juta jiwa, dan per bulannya ada sekitar 800-an orang yang dilatih untuk pendidikan bela negara. Jumlah yang memang tidak sedikit. Program bela negara ini memang sifatnya tidak wajib, dan bukan wajib militer seperti halnya yang ada di beberapa negara asing (Singapura, Korea Selatan, Israel, dan lain-lain).

Karena program ini bukan wajib militer, maka materi pendidikannya lebih kea rah bagaimana menggalang kegotongroyongan, pemahaman rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, kepedulian sosial, budi pekerti, dan lain-lain.

Soal anggaran, sementara ini akan ditanggulangi dari pos Kementerian Pertahanan sendiri, yang memang ada wadah di Dirjen Potensi Pertahanan dan Direktorat Bela Negara. “Untuk awal ini yang akan dibuka 19 Oktober besok, kita mendidik untuk pelatihnya dahulu,” sambung Brigjen Faisal, Direktur Bela Negara Kemhan.

Menanggapi lebih jauh soal alokasi anggaran militer kedepan yang sudah dipatok untuk pembelian, peremajaan alutsista dan kesejahteraan prajurit, dengan tegas Ryamizard menggarisbawahi bahwa persatuan dan kesatuan jauh lebih penting. “Alutsista itu kecil. Yang besar adalah persatuan dan kesatuan.” Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini juga menjelaskan, bahwa alutsista itu kan diawaki oleh manusia. Pembinaan ke manusianya itu yang jauh lebih penting ketimbang persenjataannya itu sendiri (abri). Foto : abri | Foto : Istimewa
Share:

Jalur Patroli Perbatasan Bakal Lebih Solid

Entikong (IndonesiaMandiri) – Sepanjang 2000an kilometer jalur darat yang membatasi bumi Kalimantan Barat, Timur dan Utara dengan negara tetangga Malaysia, sebentar lagi akan dilengkapi dengan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP). “Ini adalah salah satu proyek fisik Kementerian Pertahanan/Kemhan, sesuai dengan salah satu prioritas dari Kabinet Kerja, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Program ini juga dipayungi hukum Perpres 31/2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan,” jelas Brigjen TNI Subagio, Komandan Satgas Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.

Subagio yang memantau langsung pembangunan fisik JIPP di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini, juga mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Kemhan tak hanya meliputi kegiatan fisik saja. Tapi juga ada yang bersifat non fisik, seperti pengenalan bela negara, penyuluhan hukum, sosialisasi tentang batas negara, aksi sosial, dan lain-lain.

JIPP nantinya akan lebih memudahkan pasukan TNI yang menjaga di perbatasan. Sebelumnya, banyak daerah di perbatasan yang hanya dipantau dengan melalui jalan kaki setapak menelusuri hutan dan bukit. Kemhan memiliki program kerja berada pada titik empat kilometer dari batas akhir perbatasan negara dengan negara tetangga. Diluar radius empat kilometer, itu adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh lintas kementerian lainnya.

Kedepan, setiap pos perbatasan juga dilengkapi dengan teknologi pemantauan, pesawat tanpa awak (drone), serta menambah alat komunikasi dan transportasi juga. “Jadi kita nantinya bisa memantau semua pos perbatasan secara real time,” tegas Subagio.

Beberapa hari lalu, Pusat Komunikasi Publik Kemhan mengikutsertakan sejumlah media dari Jakarta untuk melihat langsung proyey JIPP yang berada di Entikong. Tampak sekali medan yang sedang dan akan terus dikerjakan oleh Kemhan dengan instansi terkait lainnya (Zeni Kodam), sangat berat karena merupakan bukit dan hutan. Terlebih jika turun hujan, maka proyek pekerjaan pun menjadi tambah berat tantangannya.

Para wartawan juga diberi kesempatan mengunjungi salah satu pos TNI di perbatasan, yakni Batalyon Infantri 644 Walet Sakti. Kebetulan sekali di sini ada program patrol menjaga perbatasan secara bersama dengan Tentara Malaysia. “Mereka di sini ada 10 orang dan ikut bergabung selama tiga bulan. Tentara kita juga ada di perbatasan Malaysia dengan jumlah yang sama,” kata Letkol Infantri Marsana, Komandan Batalyon Infantri 644.

JIPP akan terus dikebut pelaksanaannya karena ditarget pada 2019 sudah selesai. Dengan adanya JIPP yang berkonstruksi pasir dan batu diperkeras, disamping akan memudahkan patrol penjagaan, juga tentunya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat dalam hal beraktifitas (abri).

Share:

BPN Jember Tambah “Sakti”

Jember (IndonesiaMandiri) -  Bersamaan dengan Hari Agraria (24 September) dan Tata Ruang (8 November) disingkat Hantaru, KANTOR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengukir sebuah prestasi untuk masyarakat. Yaitu, dengan meluncurkan program "Layanan SAKTI", Selasa lalu (29/9).

Djoko Susanto SH. MH , Kepala BPN Jember, mengatakan bahwa sistem layanan “Sakti” ini telah dipersiapkan lahirnya sejak dua tahun lalu, melalui tujuh fase, seperti  perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem secara umum, evaluasi dan seleksi sistem, perancangan sistem secara detail, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem serta  pemeliharaan  dan perawatan sistem.

Kata “Sakti” itu sendiri artinya Singkat, Akurat, dan Teliti. Sehingga dalam melayani masyarakat, BPN Jember tidak sekedar menunggu aduan masyarakat. Tapi melalukan aksi jemput bola ke lapangan, berdialog langsung dengan masyarakat.  Segala permasalahan dilakukan dengan singkat, yang artinya bukan sekedar cepat, meskipun pengaruhnya kesana. Singkat dimaksud adalah meringkas tahapan pelaksanaan pelayanan.

Capaian itu bisa dilaksanakan karena  BPN Jember telah menjadikan fungsi-fungsi organisasinya untuk pro aktif melayani masyarakat. Disamping itu juga, perangkat lunak pendukung data digital secara tekstual dan spasial buku tanah sudah ada. Dan yang tidak kalah pentingnya, petugas di lapangan pun diberi kewenangan terkait pemberian legalitas. 

Akurat, artinya dalam pelayananya tetap bersandar pada  sertifikat asli (yang dibawa pemohon), data yang tercantum di Komputerisasi Kantor Pertanahan/ KKP, serta bukti  scan Buku Tanah.  Unsur Teliti, maksudnya adalah dengan menempatkan petugas berkompetensi tinggi di lapangan,  semua didata menggunakan sistem cek list untuk memastikan setiap data telah diinventarisasi dengan benar, dan tetap melibatkan masyarakat dalam alur proses pengolahan data.

Layanan “Sakti” yang diperkenalkan oleh BPN Jember diantaranya adalah, bagi para Manula. Manula akan diberi layanan prioritas mulai dari loket sampai penyerahan sertifikat. Bahkan untuk penyerahan sertifikat akan diantar ke rumah. Lalu ada layanan ganti nama, peningkatan Hak dari HGB ke HM untuk RSS (Rumah Sangat Sederhana), SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Lelang, dengan harapan dapat mendukung salah satu sistem yang dimiliki bangsa ini untuk menggerakkan perekonomian, pengecekan sertifikat, sistem Menejemen Akta, untuk menjamin kepastian hukum atas perjanjian yang telah dibuat dan mencegah terbitnya akta palsu, dan Roya (penghapusan hak tanggungan).

Diharapkan langkah BPN Jember ini menjadi suatu contoh kerja nyata untuk senantiasa berkarya dan memberikan keteladanan bagi masyarakat (abri).

Share: