Sinergi KSBN-Universitas Trisakti Perkuat Peradaban Bangsa

Belajar membatik bagian dari penguatan peradaban bangsa
Jakarta (Indonesia Mandiri) – Komite Seni Dan Budaya Nusantara (KSBN) bermitra dengan Universitas Trisakti Jakarta, sepakat untuk memperkuat peradaban bangsa, melalui serangkaian kegiatan bernuansa seni dan budaya.

”Mou (memorandum of understanding) menjadi penting dan strategis dalam membangun masa depan serta peradaban bangsa yang maju dan modern. Sehingga nantinya akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian Kerjasama yang lebib detil dan operasional,” ucap Mayjen TNI (Purn.) Hendarji Soepandji, Ketua Umum KSBN, saat menandatangani MoU dengan Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, di Kampus Trisaksti, Jakarta (24/11).

DPP KSBN bergerak cepat untuk merealisasi berbagai programnya di 2023. Salah satunya dengan Universitas Trisakti. Lima program unggulan yang akan digarap adalah, Festival Film Pendek Audio Visual Karya Seni Budaya Nusantara diSumatera Utara pada 12 Agustus 2023, Festival Tradisi Lisan dan Manuskrip, Festival Musik Tradisi dan Orkestra Musik NusantaradiKota Tua Jakarta, Festival Tari dalam rangka Hari Tari Dunia pada 29 April 2023 di Kota Tua Jakarta dan Festival Seni Budaya Nusantara (Juni 2023) di Kepulauan Seribu, Jakarta.

“Saya menyambut baik kerjasama dengan KSBN. Karena budaya yang baik dapat diwariskan secara terus-menerus,” papar Prof. Kadarsah. Saat bersamaan dengan MoU ini, di Gedung E kampus Trisakti sedang ada kegiatan Festival Wastra Nusantara di Pusat Budaya Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan Universitas Trisakti, mulai 24 hingga 29 November.

Tampak ada sejumlah pengajar serta masyarakat yang sedang mengikuti pelajaran membatik di Festival Wastra Nusantara tersebut. Serta dipamerkan berbagai jenis kain tenun dan batik dari kota-kota nusantara. “Ini untuk menghormati para leluhur,” ungkap Prof Kadarsah.
Ketum KSBN (kiri) bersama Rektor Universitas Trisakti teken Kerjasama kebudayaan
KSBN sendiri sejak berdirinya pada 2017, terus mengawal Undang-Undang Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dinilainya belum berjalan maksimal. “Kami belum melihat baik Pemerintah maupun masyarakat menjalankan undang-undang tersebut secara konsisten dan berkelanjutan,” kritik Hendardji (ma).

Foto: abri
أحدث أقدم