Indonesia Perkenalkan Potensi Desa Wisata Di Forum UNWTO

"Pada program desa wisata kami mengintegrasikan akomodasi lokal, daya tarik, dan saling melengkapi di bawah tata kelola desa dengan kearifan lokal. I

Desa wisata Panglipuran di Bali

Maladewa  (Indonesia Mandiri) – "Pada program desa wisata kami mengintegrasikan akomodasi lokal, daya tarik, dan saling melengkapi di bawah tata kelola desa dengan kearifan lokal. Ini terbukti meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa, seperti ditunjukkan di Desa Wisata Penglipuran di Bali, di mana mampu menghasilkan lebih dari 1,45 juta dolar AS pendapatan pada 2020," kata Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sesmenparekraf Ni Wayan Giri, dalam forum internasional High Level Debate United Nations World Travel Organization/UNWTO, di Maladewa (15/6).

Pengembangan desa wisata merupakan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dari Kemenparekraf sebagai upaya menuju pengalaman pariwisata yang berkualitas yaitu untuk pengembangan pariwisata yang lebih baik. Komitmen program ini, untuk mendorong implementasi pariwisata berbasis masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Giri menjelaskan ada berbagai langkah yang dilakukan Indonesia dalam menggenjot pembangunan desa wisata, seperti program bantuan untuk 244 desa wisata mandiri dari 2021-2024; Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan sesuai dengan Standar Destinasi Pariwisata Berkelanjutan serta diakui oleh Global Sustainable Tourism Council (GSTC); dan program Indonesia Tourism Village Award.

"Sehingga program desa wisata ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, mendukung pemerintah daerah yang berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, memberantas kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan," jelas Giri.

Ni Wayan Giri Adnyani (baju kuning) di Forum UNWTO, Maladewa

Pada kesempatan itu, Sesmenparekraf juga menyampaikan bahwa Community Based Tourism (CBT) atau biasa disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat ini dinilai menjadi salah satu media untuk belajar dan berbagi pengalaman bersama dalam mendorong dan mewujudkan masyarakat setempat menjadi pelaku dan terlibat dalam pengembangan pariwisata di daerahnya.

"Oleh karena itu, dari segi kapasitas, diperlukan sumber daya manusia yang terampil dalam rangka mengelola kegiatan terkait pariwisata sekaligus menentukan jenis pengembangan pariwisata yang sesuai untuk masyarakat," ungkap Giri (ma).