Indonesia Berpeluang Besar Sebagai Mediator Ukraina-Rusia

Dalam posisi sebagai Presiden G20, Indonesia perlu mendorong Ukraina dan Rusia membuat kesepakatan terkait netralitas Ukraina, yang tidak akan menjadi

Hikmahanto Juwana

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Dalam posisi sebagai Presiden G20, Indonesia perlu mendorong Ukraina dan Rusia membuat kesepakatan terkait netralitas Ukraina, yang tidak akan menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Juga, kesepakatan terkait status Crimea, Donetsk dan Luhansk.

Hal itu disarankan Guru Besar Hubungan Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., L.LM, PhD., dalam Webinar di Jakarta, Kamis (10/3), yang diadakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia, SATUPENA (10/3).

Menurut Hikmahanto, upaya lain yang perlu dilakukan Indonesia adalah menyerukan Rusia dan Ukraina sepakati gencatan senjata. Juga, berharap AS dan NATO membuat pernyataan tertulis untuk tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota.

Hikmahanto menjelaskan, politik luar negeri Indonesia mengacu untuk kepentingan nasional. Maka semua negara adalah sahabat, asalkan kepentingan nasional diganggu. Jadi, dalam situasi dua negara atau kelompok negara berseteru, maka Indonesia harus menjaga jarak yang sama, dan memunculkan alternatif dari posisi yang saling berhadap-hadapan.

Implikasinya, Indonesia harus menjaga jarak yang sama dengan Ukraina dan Rusia. Maka seharusnya Indonesia jangan buru-buru menghakimi tindakan Rusia di Ukraina sebagai “invasi.”

Peran Indonesia Sebagai Presidensi G20 bisa bantu cairkan konflik Rusia-Ukraina

Hikmahanto mengutip Presiden Jokowi, yang menjawab desakan dari negara-negara Barat untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan Rusia pada G20. Jokowi menegaskan, G20 berfokus pada kerja sama politik antarnegara, bukan jadi panggung politik (ma).