Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S. Irawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Ruang Rapat Komisi I,
 |
| Personil Bakamla saat menjalankan tugas menjaga perairan Indonesia |
Kajsda TNI Irawan mengungkapkan, kondisi sarana prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal karena baru tersedia 10 kapal patroli berbagai jenis yang tentu belum mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone.
Disebutkannya, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli. Ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satunya di laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia masih memiliki overlapping claim ZEE (zona ekonomi eksklusif) dengan Vietnam. Sehingga kerap kapal-kapal ikan vietnam memasuki wilayah klaim unilateral ZEE Indonesia.
 |
| Sestama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan |
Disamping itu, Laksda TNI S. Irawan menyampaikan setidaknya empat poin dalam paparannya tentang roadmap penguatan Bakamla. Yaitu aspek legislasi, kebijakan dan strategi, sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran Bakamla dalam RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto serta dihadiri anggota DPR dari sembilan Fraksi.
Kini, Bakamla tengah mendorong peranannya dalam menyinergikan patroli dan sistem informasi maritim sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk mewujudkannya, Bakamla menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaannya (ma).
