Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Indonesia sebagai negara tropis yang kaya akan sumber daya alam merupakan laboratorium dunia untuk exercise governance a
 |
Nah, tantangannya, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan, perbaikan tata kelola lahan basah berbasis ekosistem/lanskap, penurunan laju deforestrasi melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan penurunan emisi karbon dari degradasi lahan basah.
Jadi, lanjut Nani, kompleksitas tersebut kian meningkat kerena dipicu berbagai macam faktor seperti ekonomi, lingkungan, demografi, teknologi, dan politik. Agar mencapai tujuan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sustainability value added dalam Global Value Chain, maka diperlukan dukungan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Sayangnya, pengelolaan sumber daya alam masih dilakukan secara sektoral sehingga menyebabkan degradasi dan bencana lingkungan, seperti deforestasi, DAS kritis, kebakaran lahan dan hutan, serta banjir, dan longsor. “Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis pada Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan ( Sustainable Landscape Management) dilakukan secara multi-stakeholder yang saling terkoneksi dan lintas administrasi sesuai dengan konsep 3P ( People, Planet, dan Profit) yang melibatkan peran pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat,“ jelasnya.
Nani mengutip pandangan Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum dengan memberi arahan tentang peran pentingnya lahan basah tersebut. Misalnya pada rapat Peningkatan Pengendalian Karhutla (6/2/2020), Presiden menekankan untuk lebih intensif dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui penataan ekosistem gambut.
Kemudian, lanjut Deputi Nani, dalam Ratas Antisipasi Karhutla (23/6/2020), Presiden menyinggung agar penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten dan untuk terus menjaga tinggi muka air tanah supaya gambut tetap basah. Selain itu, lanjutnya, kepala negara juga menyampaikan agar pemerintah konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, perlindungan gambut, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Nani juga menyebut kajian dari Bank Dunia, yang sejalan dan mendukung dengan program, kebijakan dilakukan Pemerintah dalam pengelolaan lahan basah. Salah satu program yang kini sedang dijalankan dalam pengelolaan lahan basah adalah penguatan infrastruktur pembasahan sebagai pendukung tata kelola air. Hal ini dikuatkan dengan salah satu rekomendasi dari Bank Dunia terkait perlunya penguatan tata kelola air, khususnya pada lahan gambut.
Webinar sekaligus Peluncuran Laporan Bank Dunia: “Melindungi Sumber Daya Alam dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Hijau melalui Pertanian Berkelanjutan, Pengelolaan Kebakaran yang Efektif, serta Tata Kelola Lahan Gambut dan Lahan Rawa yang Berkelanjutan“ ini, dihadiri Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono Prawiraatmadja, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, dan narasumber lainnya (lw).
Foto: abri
