Jakarta (IndonesiaMandiri) – “Kerja sama dengan pihak Jepang sudah kita laksanakan saat pertemuan G20 di Osaka, Jepang pada tahun 2019. Sejak saat it
 |
| Indonesia dan Jepang sepakat kelola sampah sebagai bagian merawat lingkunganj |
Pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, penanganan sampah laut, penanganan pencemaran air di Sungai Citarum, dan isu perubahan iklim.
Luhut mengutarakan, selama ini Indonesia dan Jepang sudah bekerja sama untuk menangani permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penanganan sampah laut proses yang sudah mulai terbangun di 2019.
Usaha pemerintah Indonesia menangani isu lingkungan seperti penanganan sampah laut telah berjalan dan dibuktikan dengan menerbitkan kebijakan. “Kebijakan ini merupakan Peraturan Presiden (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 kementerian atau lembaga terkait, untuk menyinergikan kegiatan yang berkontribusi pada penanganan sampah laut tersebut. Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen,” tambah Luhut.
Pengelolaan sampah di laut sudah seharusnya dilakukan secara sinergi, mulai dari hulu ke hilir. Untuk itu, diperlukan penanganan pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) karena limbah. Ini juga menjadi salah satu solusi adanya proses penanganan sampah di laut yang sinergi dari hulu ke hilir. Salah satu contohnya adalah penanganan pencemaran di DAS Sungai Citarum.
Melalui kerja sama Indonesia dan Jepang mengenai Waste to Energy (WTE) sejak 2017, adanya limbah yang menjadi polutan di DAS mulai diolah. Jepang sudah mulai merealisasikannya Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL). PSEL ini dibangun Jepang melalui JICA yang telah mengkaji, agar PSEL Legok Nangka di Jawa Barat, menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kami bersyukur dengan adanya proyek fasilitas pengolahan limbah bersama pemerintah Indonesia dan Jepang melalui JICA di Legok Nangka. Fasilitas pengolahan limbah memang sangat dibutuhkan dan sangat efektif untuk menanggulangi sampah laut, mempromosikan ekonomi berkelanjutan, dan mengurangi kebocoran sampah plastik dari sungai ke laut,” puji Koizumi.
Karena dengan proyek ini, sedikit demi sedikit dapat menanggulangi bahaya dari perubahan iklim. “Ini merupakan proses, tetapi dengan adanya komunikasi yang konstan dengan pemerintah Indonesia, maka kami sangat positif untuk terus bekerja sama mengenai isu lingkungan,” sambung Koizumi.
Pemerintah Jepang memiliki komitmen kuat dalam hal menanggulangi perubahan iklim, dimana hal ini dilakukan melalui kebijakannya untuk mewujudkan carbon neutral. Pada sisi sama, Indonesia pun memiliki komitmen yang sama dan diimplementasikan melalui adanya regulasi tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (carbon credit) untuk pencapaian penurunan emisi karbon nasional dan pengendalian emisi karbon dalam pembangunan.
“Ini penting mengingat Indonesia memiliki 75-80 persen carbon credit dunia yang berasal dari hutan, mangrove, gambut, padang lamun dan terumbu karang. Kami telah mencanangkan target rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 620.000 hektar pada periode 2021 - 2024 dengan dukungan multi stakeholders. Semua ini dilakukan dengan dasar komitmen kami untuk menurunkan emisi karbon nasional dan dalam pembangunan,” ungkap Luhut (ma).
