Kehadiran Omnibus Law Bakal Gairahkan Investor Masuk

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Pandemi Covid 19 yang telah berkembang di Indonesia sejak Maret 2020, tak hanya menyebabkan kematian, namun juga berdampak negatif pada sektor ekonomi. “Pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga mempengaruhi konsumsi. Oleh karena itu, perlu dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi,” ujar Menko Maritim dan Investasi/Marves Luhut B. Pandjaitan saat berbicara di Webinar Nasional Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia di Jakarta (1/10). Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN-SMH) Banten Fauzul Iman mengatakan, tujuan webinar ini untuk mengetahui informasi dari Menko Luhut mengenai investasi dari negara-negara Arab dan Afrika. Luhut menanggapinya, bahwa strategi pemerintah untuk mendongkrak investasi adalah dengan fokus pada pengembangan sektor infrastruktur.

Banyak investasi asing ingin datang ke Indonesia tetapi terhambat birokrasi

Jakarta (IndonesiaMandiri) – Pandemi Covid 19 yang telah berkembang di Indonesia sejak Maret 2020, tak hanya menyebabkan kematian, namun juga berdampak negatif pada sektor ekonomi. “Pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga mempengaruhi konsumsi. Oleh karena itu, perlu dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi,” ujar Menko Maritim dan Investasi/Marves Luhut B. Pandjaitan saat berbicara di Webinar Nasional Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia di Jakarta (1/10).

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN-SMH) Banten Fauzul Iman mengatakan,  tujuan webinar ini untuk mengetahui informasi dari Menko Luhut mengenai investasi dari negara-negara Arab dan Afrika. Luhut menanggapinya, bahwa strategi pemerintah untuk mendongkrak investasi adalah dengan fokus pada pengembangan sektor infrastruktur.

Selain itu, Luhut mengatakan, pemerintah tetap mempertahankan reformasi kebijakan yang sudah dikerjakan sebelumnya. “Kita dorong pengesahan Omnibus Law dan mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak Covid,” tuturnya. Selain Tiongkok maupun negara-negara barat, investasi dari negara-negara Islam dari Arab dan Afrika di Indonesia jumlahnya juga cukup signifikan. “Kita telah mendatangani nota kesepahaman sebesar USD 22,8 miliar dengan Uni Emirat Arab pada tanggal 12 Januari lalu,” jelas Luhut.

Detil kerja sama tersebut antara lain, lanjutnya, adalah pengembangan energi berkelanjutan, membagi visi mengenai pertumbuhan hijau sebagai cara untuk mentransformasi ketahanan energi menjadi energi berkelanjutan serta mendukung nilai asli Islam dalam mendorong toleransi serta beberapa lainnya. “Perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dari negara Islam  pada 2019 didominasi oleh Uni Emirat Arab sebesar  69.7%,” terang Luhut.

Terbaru, Indonesia dengan perusahaan Uni Emirat Arab juga bekerja sama untuk memproduksi vaksin Covid 19. “Mereka UEA berkomitmen untuk menyediakan 10 juta dosis untuk Indonesia dan melakukan kerja sama yang lebih luas untuk produksi farmasi di pasar Timur Tengah, Afrika dan beberapa negara lainnya,” jelasnya.

Pada webinar yang juga menghadirkan Dubes RI untuk Abu Dhabi Husin Bagis, juga membahas mengenai peluang  negara-negara Islam untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut Husin, ada 57 negara yang mayoritas Islam tapi hanya beberapa negara saja yang kaya. Husinpun mencontohkan yakni Arab Saudi  yang bisa memproduksi minyak 12 jt bareel, Abu Dhabi 14 jt barel. “Banyak cadangan energi tapi jumlah penduduk sedikit,  uangnya jadi banyak. Nah uangnya ini kemana? ya  investasi,” papar Husin.

Namun demikian, negara-negara kaya itu katanya berinvestasi di negara-negara yang mudah birokrasinya dan menarik. “Sovereign Wealth Fundnya Abu Dhabi itu besar sekali, tapi yang menyebabkan mereka kurang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia karena kita gak punya project yang bisa nawarin kesepakatan yang clean and clear,” urainya. Hal inilah, yang menyebabkan proyek akhirnya mangkrak karena tertahan proses administrasi.

Kesulitan yang kerap ditemui oleh investor inilah yang kemudian, menurut Luhut, membuat pemerintah akhirnya mendorong adanya Omnibus Law Cipta Kerja.  “Ini menjadi kunci untuk memudahkan investasi masuk terutama dalam hal penyederhaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus,” ungkapnya (ma).

Foto: abri