Jakarta (IndonesiaMandiri) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) puji kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengelolaan data penyaluran subsidi. Kementan disebut telah memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga pupuk subsidi dapat disalurkan secara akurat dan efektif. Pada gelaran Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, di Kantor KPK, Jakarta (26/8), Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyampaikan, utisilisasi NIK merupakan salah satu program yang menjadi fokus pencegahan korupsi yang diterapkan. Lima program lainnya adalah e-Katalog dan market place pengadaan barang dan jasa; keuangan desa; penerapan manajemen antisuap; online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha; serta reformasi birokrasi.
 |
| Sistem kerja Kementan dengan digitalisasi terbukti tepat sasaran saat distribusi pupuk |
Pada gelaran Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, di Kantor KPK, Jakarta (26/8), Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyampaikan, utisilisasi NIK merupakan salah satu program yang menjadi fokus pencegahan korupsi yang diterapkan. Lima program lainnya adalah e-Katalog dan market place pengadaan barang dan jasa; keuangan desa; penerapan manajemen antisuap; online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha; serta reformasi birokrasi.
Kementan sebagai penyelenggara subsidi tani disebut sudah mengedepankan prinsip pendataan berbasis NIK. Dari hasil pemadanan dengan data Dukcapil Kemendagri, data Petani di Basis Data SDM Pertanian SIMLUHTAN dan Basis Data pemberian Subsidi Pupuk (e-rdkk) milik Kementan, sudah sesuai lebih dari 94%.
Saat ini Kementan juga sudah menjalin kerjasama dengan Kemendagri untuk mengakses data NIK untuk melanjutkan pendataan petani.
Mentan Syahrul Yasin Limpo berterimakasih atas apresiasi yang diberikan KPK. Menurut Syahrul, “pupuj merupakan hal yang menentukan dan sangat penting bagi pertanian kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Pertanian kita ini melibatkan 34 juta petani dengan 7,46 juta hektare sawah, belum termasuk ladang dan lahan lainnya. Semuanya menggunakan pupuk. Tentunya membutuhkan sistem pengelolaan pupuk yang harus terus kita sempurnakan.”
Syahru menambahkan, utilisasi NIK dalam data penyaluran pupuk subsidi dapat terselenggara dengan baik berkat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)
“NIK itu penting bagi kita, sehingga berbagai hal seperti kesalahan dan tumpang tindih bisa kita hindarkan. Itulah yang membuat penyaluran pupuk subsidi kita bisa di atas 94 persen tepat sasaran,” jelas Syahrul.
“Kami juga saat ini memiliki sistem data berbasis IT yang bisa memprediksi waktu dan lokasi panen selain kami memiliki laporan manual yang saat ini terus jalan. Kami juga menggunakan survei independen. Kami tidak ingin sampai ada kesalahan implementasi. Pertanian kita dibutuhkan 267 juta orang, jangan sampai terganggu,” terang Syahrul (ma).
