Jakarta (IndonesiaMandiri) – Belajar dari pengalaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di 2015 dan 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK Siti Nurbaya meyakini solusi permanen pencegahannya bisa disusun. Hal ini juga menjadi representasi dari perintah Presiden Jokowi pada Rakortas Karhutla pada 23 Juni 2020 lalu. Dalam Rapat Khusus Tingkat Menteri untuk Antisipasi Karhutla Periode Puncak 2020 (2/7) di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Siti menyebut jika solusi permanen tersebut tidak hanya cukup dengan upaya pengendalian operasional dan analisis iklim/cuaca. Namun juga perlu menguatkan pengelolaan gambut yang sebelumnya sudah terbentuk. "Sejak 2015 ketika masa sulit Karhutla, kita sudah lakukan operasi pengendalian seperti pembentukan satgas, pelaksanaan operasi terpadu, pelibatan MPA, pembangunan posko-posko lapangan, dan penegakan hukum. Itu satu rumpun penyelesaian dari pola pengendalian operasional. Unsur lainnya analisis iklim, cuaca dan modifikasi teknologi. Untuk analisis iklim dan pengendalian operasional, Alhamdulillah sudah mulai terlihat hasilnya," kata Siti.
 |
| Presiden beri perhatian besar tentang antisipasi karhutla, sehingga penanganan lintas kementerian |
Dalam Rapat Khusus Tingkat Menteri untuk Antisipasi Karhutla Periode Puncak 2020 (2/7) di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Siti menyebut jika solusi permanen tersebut tidak hanya cukup dengan upaya pengendalian operasional dan analisis iklim/cuaca. Namun juga perlu menguatkan pengelolaan gambut yang sebelumnya sudah terbentuk.
"Sejak 2015 ketika masa sulit Karhutla, kita sudah lakukan operasi pengendalian seperti pembentukan satgas, pelaksanaan operasi terpadu, pelibatan MPA, pembangunan posko-posko lapangan, dan penegakan hukum. Itu satu rumpun penyelesaian dari pola pengendalian operasional. Unsur lainnya analisis iklim, cuaca dan modifikasi teknologi. Untuk analisis iklim dan pengendalian operasional, Alhamdulillah sudah mulai terlihat hasilnya," kata Siti.
"Hal yang sedang dan harus diselesaikan segera adalah pengelolaan landscape, untuk semakin memantapkan tata kelola gambut secara benar, termasuk pengerjaan land clearing menggunakan sistem pertanian tradisional dengan bentuk kearifan lokal yang masih perlu terus dieksplorasi," tambahnya.
Untuk rencana penguatan pengetahuan teknis di daerah, perlu upaya E-Learning dan modul analisis waterbalance dan water holding capacity sehingga bisa diperkirakan periode kering (kemarau) dan basah (musim hujan).
“Serta E-Learning dan modul analisis water balance gambut sehingga bisa diproyeksikan peluang budidaya gambut dan daya dukung, serta langkah pengelolaan dan keberhasilan rehabilitasi gambut," jelas Siti.
Menkopolhukam Mahfud MD yang memimpin rapat menyatakan koordinasi kerja pencegahan Karhutla mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Jadi, perlu ada panduan bagi Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah agar aktif melakukan upaya penanggulangan karhutla sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Rapat Khusus ini juga dihadiri Pimpinan Kementerian/Lembaga, TNI/Polri dan Kepala Daerah, untuk menyatakan komitmennya dalam penanganan Karhutla, terutama menghadapi puncak kemarau pada Agustus nanti.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan, meskipun di 2020 ini musim kemarau diperkirakan akan lebih basah dari 2019, namun ada 30% daerah zona musim di Indonesia yang diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normalnya. Dirinya pun mengingatkan jika sudah ada 59% daerah zona musim yang telah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut bervariasi antara 11-30 hari dan 31-60 hari.
"Perhatian kita harus ditingkatkan di Bulan Juli-Agustus ini," imbuhnya.
Kemudian Kepala BNPB Doni Munardo menjelaskan, jika 99% Karhutla disebabkan oleh manusia dan 80% dari lahan yang terbakar diubah menjadi kebun. Untuk itu regulasi dan penegakan hukum perlu semakin diperkuat.
Sementara Mendagri Tito Karnavian memberikan solusi alternatif pembiayaan untuk memperlancar penanganan karhutla. Diantaranya, dengan memanfaatkan dana desa untuk membentuk desa mandiri rawan karhutla, kemudian dengan memanfaatkan pos biaya tidak terduga (BTT) di Pemerintah Daerah, memanfaatkan dana pihak swasta yang banyak ingin berkontribusi atau bisa dengan memanfaatkan dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Selanjutnya Menkominfo, Johnny G. Plate menekankan, jika komunikasi publik terkait karhutla juga harus baik agar publik tercerahkan dan informasi yang tidak benar dapat diminimalisir. "Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, komunikasi publik pemerintah harus baik, jangan sampai sudah sibuk menangani forest fire dihantam juga dengan communication fire juga," paparnya.
Terakhir Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyampaikan, jika masalah pembukaan lahan masyarakat ini merupakan dilema luar biasa. Sebenarnya secara tradisional hal tersebut sudah menjadi tradisi, hanya biasanya dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Untuk itu perlu aturan yang tegas agar aturan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak (ma).
