Rapim TNI-Polri 2020 prioritaskan keamanan pilkada serentak dan PON XX Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Saat ini, peran TNI dan Polri ber...
Rapim TNI-Polri 2020 prioritaskan keamanan pilkada serentak dan PON XX |
Panglima TNI mengatakan pasca reformasi, terjadi perubahan struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tuntutan reformasi yaitu Polri harus dipisahkan dari ABRI, untuk memisahkan fungsi Pertahanan dan Keamanan. Dua puluh tahun pasca reformasi berlalu, secara organisasi TNI-Polri benar-benar terpisah. Tetapi secara spektrum penugasan masih ada irisan kemiripannya dan tidak pernah terjadi segregasi atau pemisahan total antara TNI-Polri.
Dalam lingkup lebih luas, ada spektrum ancaman dan permasalahan bangsa yang harus dituntaskan secara bersama-sama antara TNI-Polri. Pada kondisi perang, militer harus memenangkan pertempuran, tetapi pada masa damai, militer harus persuasif. Ada transisi diantara dua kondisi itulah blurring boundaries yaitu menjaga stabilitas keamanan terutama dihadapkan pada spektrum ancaman keamanan yang lebih luas dan spektrum tugas yang semakin melebar yang harus dituntaskan secara bersama (sinergi).
Pada Rapim ini, Panglima TNI memberi penekanan tentang kebijakan TNI dalam menghadapi tugas ke depan yang terkait dengan Polri. Pertama, amankan Pilkada secara Serentak dan PON XX. Pilkada serentak akan diselenggarakan kontestasi pemilihan 9 Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota di berbagai daerah. Begitu juga pada pelaksanaan PON XX di Papua, kegiatan ini perlu menjadi perhatian yang penting agar bejalan aman dan lancar. Aparat TNI-Polri perlu kerja sama yang bersinergi untuk mengamankan Papua dan daerah lainnya.
Kedua, antisipasi dan siaga bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Setiap Komando atau Satuan Kewilayahan harus punya analisa kerawanan dan rencana kontinjensi di wilayah tanggungjawabnya. Ketiga, waspadai eksploitasi sumber daya alam ilegal berlebihan. Kasus di Laut Natuna Utara jadi pelajaran penting agar tak terulang di wilayah lain.Penambangan liar, penggundulan hutan yang merusak lingkungan harus dihentikan dan pelakunya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Rapim TNI-Polri 2020 diikuti 359 peserta terdiri dari 186 Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, 173 Pejabat Polri (ma).