Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Vietnam Masih Bermasalah

Bakamla RI libatkan kementerian/lembaga bahas  masalah ZEE dengan Vietnam Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Keberadaan sejumlah kapal ikan...

Bakamla RI libatkan kementerian/lembaga bahas  masalah ZEE dengan Vietnam

Jakarta (IndonesiaMandiri) - Keberadaan sejumlah kapal ikan asing Vietnam melakukan aktivitas perikanan secara ilegal di sekitar Laut Natuna Utara merupakan implikasi atas belum terselesaikannya batas Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE Indonesia - Vietnam sehingga terbentuk area abu-abu atau "Grey Area". Ini jadi topik utama dibahas dalam Rapat Kerja Teknis Perumusan Strategi Keamanan Laut/Kamla, digelar Kedeputian Bidang Kebijakan dan Strategi Kamla Bakamla RI, di Markas Besar Bakamla RI, Jalan Proklamasi, No. 56, Menteng, Jakarta Pusat (24/9).

Sejumlah perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga hadir, seperti Kemenko Maritim, Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, TNI AL, Polair, dan Ditjen PSDKP-KKP. Rakernis bertema "Sinergitas Penjagaan Keamanan Laut Pada Unresolved Maritime Boundary Area Di Laut Natuna Utara" ini dibuka Deputi Kebijakan dan Strategi Laksma Bakamla Hariadi, mewakili Kepala Bakamla RI.

Dikatakan Laksma Hariadi, Pulau Natuna merupakan pulau terluar terletak di utara Indonesia dan memiliki batas wilayah maritim secara langsung dengan Vietnam, yakni terkait Landas Kontinen serta ZEE. Perundingan batas landas kontinen Indonesia-Vietnam telah mencapai kesepakatan pada 2003, namun berkaitan dengan batas ZEE bilateral hingga kini masih dalam proses perundingan kedua negara.

Saat ini, pelaksanaan penjagaan keamanan laut wilayah Unresolved Maritime Boundary Area di laut Natuna Utara masih belum terselenggara secara sinergis sehingga tercipta kondisi kekosongan kehadiran unsur kapal patroli yang menyebabkan peluang munculnya kapal ikan asing beroperasi di wilayah ZEE yang menjadi klaim Indonesia.

Rakernis ini adalah untuk menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam penyusunan draf perumusan strategi kamla, terkait pengaturan penjagaan keamanan pada wilayah Unresolved Maritime Boundary Area di Laut Natuna Utara dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antar aparat penegak hukum Indonesia (rm).