Menko Luhut tegaskan komitmen Pemerintah tangani persoalan sampah Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pan...
 |
| Menko Luhut tegaskan komitmen Pemerintah tangani persoalan sampah |
Jakarta (IndonesiaMandiri) - Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyatakan, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tetap berfokus kepada pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi hijau (ramah lingkungan) dan tentunya berkesinambungan.
“Fokus (perekonomian) kami akan terus melanjutkan pembangungan infrastruktur Indonesia. Berkomitmen pada pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan visi ramah lingkungan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujar Menko Luhut, saat berbicara di forum dialog Tri Hita Karana, bertema “Global Green Growth Economy for Better Business Better World”, di Jakarta (24/7). Menko Luhut kembali menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema pendanaan campuran (blended finance). Skema yang dinilai banyak pihak, sangat membantu dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, tanpa membebani anggaran pemerintah.
“Membangun infrastruktur berkelanjutan seperti, pelabuhan, rel kereta, jalan raya, bandara, fasilitas energi berkesinambungan, rumah sakit, sekolah dan fasilitas lain, itu tidaklah mudah, itu memerlukan ketekunan dan kerja keras, kami selalu mengambil pelajaran dari proyek yang satu dan akan diimplementasikan ke proyek selanjutnya,” jelas Menko Luhut.
Pada sesi tanya jawab dengan para undangan yang hadir, Menko Luhut menjelaskan mengenai upaya serius pemerintah yang akan dan sudah berjalan dalam memerangi dan menuntaskan permasalahan sampah, utamanya marine debris (sampah laut). “Pemerintah sangat serius dalam memandang masalah ini, menuntaskan revitalisasi Sungai Citarum adalah target kami saat ini,” ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya baru menyadari bahwa ada empat alur laut utama di Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Sulawesi. Diketahui, di Selat Malaka ada lebih dari 60 ribu kapal laut melintas setiap tahunnya, Selat Sunda ada sekitar 20 ribu. “Saat ini pemerintah mempunyai regulasi baru, intinya kami akan memonitor secara ketat setiap kapal, dan apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi dan membersihkan area tersebut dari sampah yang mereka buang. Di daratan, kita tetap akan membersihkan setiap sungai utamanya sungai di Pulau Jawa terlebih dahulu, kita juga tidak akan lelah memberikan edukasi kepada masyarakat sedari dini tentang pentingnya hidup sehat dan bersih,” tegasnya (ma).
