Jakarta (IndonesiaMandiri) - Sarwono Kusumaatmaja selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalin Perubahan Iklim menegaskan bahwa setiap nega...
Hal tersebut diungkapka dalam Diskusi Pojok Iklim ke empat di Bulan Agustus yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK, di Jakarta (22/8).
Seperti diketahui bahwa Indonesia telah mempunyai Nationally Determined Contribution (NDC) yang disampaikan kepada UNFCCC pada November 2016. Di dalam NDC tersebut Indonesia berkomitmen mewujudkan penurunan jumlah emisi GRK sebanyak 29% di bawah tingkat Bussiness-As-Usual (BAU) pada tahun 2030. Komitmen penuruan emisi karbon tersebut merupakan salah satu bentuk usaha Indonesia mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK menyebutkan bahwa saat ini KLHK mendorong penyiapan badan pendanaan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim melalui Perpres. Bentuk Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bentuk yang dapat mengakomodir pendanaan ini.
Sementara itu Dida Gardera Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa, "Potensi penurunan GRK di Indonesia sangat tinggi dan sangat potensial untuk ikut dalam pasar karbon atau membuat pasar karbon nasional."
Dida menambah bahwa sektor industri dan energi memiliki potensi yang sangat besar untuk ikut dalam program mitigasi perubahan iklim. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan dengan intervensi teknologi ramah lingkungan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan produksinya.
Sementara itu Medrilzam Direktur Lingkungan Hidup Bappenas juga menilai bahwa pembangunan rendah karbon sudah menjadi arah pembangunan di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024 yang disusun dengan memperhatikan pembangunan rendah karbon (jh).
Foto: abri
