Jakarta ( IndonesiaMandiri ) Menurut Siti Nurbaya Bakar, selama ini pengembangan izin-izin berbasis masyarakat, khususnya HTR menghadapi ken...
Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendesain program Perhutanan Sosial seluas ± 12,7 juta Ha, melalui pengalokasian areal izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Adat (HA), serta Kemitraan dengan pemegang izin Hutan Tanaman Industri melalui pemanfaatan areal tanaman kehidupan.
Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat permasalahan lain antara lain; areal Hutan Produksi (HP) yang dialokasikan terfragmentasi dalam skala luasan yang kecil, lokasi terletak di areal dengan aksesibilitas dan infrastruktur terbatas, permasalahan kapasitas (SDM, pembiayaan, teknologi), serta konektivitas terhadap industri pengolahan hasil hutan yang terbatas.
Di sisi lain, KLHK telah menerbitkan instrumen kebijakan, membuka peluang untuk mendapatkan akses pembiayaan, antara lain; melalui PermenLHK No. 12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan PermenLHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Lebih jauh daripada itu, Siti Nurbaya Bakar mengisyaratkan, dengan dukungan finansial, dapat diharapkan rakyat akan semakin produktif dan sejahtera. Apalagi jika kelompok tani pinggir hutan ini membentuk koperasi yang berkelas korporasi. Hal ini disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang membahas model pembiayaan Perhutanan Sosial berbasis kemitraan HTI-HTR di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Dengan kedua kebijakan tersebut di atas, pemegang HTI dan HTR memiliki kesempatan untuk mengembangkan tanaman semusim jangka pendek, seperti tanaman pangan, di antara tanaman berkayu, sehingga diperoleh pendapatan antara yang memperkuat arus kas, dan memungkinkan digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman. (Red)
