Berita Indonesia Mandiri

Pancasila dan UUD'45 Prisai Utama Bangsa

Jakarta (IndonesiaMandiri) Saat ini, yang berjuang untuk Indonesia tidak lagi diisi oleh orang-orang pribumi saja. WNI pun sudah memperlihatkan kecintaannya kepada Bumi Pertiwi ini, dan ingin pula memperjuangkan untuk kemakmuran Bangsa Indonesia.

Untuk itu, pijakannya hanya satu, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu Pancasila dan UUD'45. Mengapa begitu?

Karena saat ini pula, bukan sedikit pribumi yang justru jadi anggota dari intelijen asing - penghianat bangsa.

Jadi intinya, siapapun calon pemimpin di Indonesia. Pola Pikirnya harus bertumpu pada Pancasila dan UUD'45. Jika tidak. Jangan pernah diberi kesempatan, jangankan untuk menang, untuk ikut pemilihan pun sudah harus dihentikan.

Masyarakat harus pintar menilai calon pemimpinya, kalau tidak mau tertipu, ketika mereka sudah memegang kekuasaan, mereka justru akan memakan kita - karena mereka adalah pesanan asing.

Untuk itu, mulai sekarang belajarlah untuk menganalisa calon pemimpin kita nanti, apakah mereka Pancasilais, atau Antek Asing, seperti Musang berbulu Domba? Hanya dengan nilai-nilai Pancasila yang memang digali dari nilai-nilai peninggalan Leluhur Bangsa kita sendiri yang sudah lebih tua umurnya dari bangsa-bangsa yang lain. Buktinya dapat Anda lihat di sini.

Sapto Satrio Mulyo

Share:

Dimana Komisi I DPR RI ?

Jakarta (Indonesia Mandiri) - Melihat situasi politik luar negeri saat ini, dimana kita dihadapkan kepada situasi diplomasi politik luar negeri (Dimana Australi membela Pembunuh "Generasi Muda Kita" dengan Narkoba), dan Penghinaan Brasil terhadap NKRI ini, yang mana Komisi I DPR RI adalah yang membidangi pengawasan Departemen Luar Negeri. Koq tidak terlihat gigi nya?

Pertanyaannya, apakah para anggota DPR RI di Komisi I saat ini fokus untuk mencari kesalahan Dalam Negeri saja, atau tidak mumpuni dalam pengetahuan luar negeri-nya? atau ?

Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang pengawas dapat mengawasi sesuatu, dimana dia sendiri tidak mengerti apa yang diawasi dan memberikan jalan keluarnya.

Kini sudah saatnya, para pemangku kepercayaan rakyat yang duduk di DPR RI, juga memainkan politik luar negeri, seperti politisi-politisi negara-negara tetangga kita.

Yang tidak kalah pentingnya, seyogyanya para Anggota DPR RI memiliki satu suara dalam menghadapi masalah Luar Negeri ini, bukan lagi suara Koalisi dan Oposisi, kalau masih terdikotomi dalam menghadapi Luar Negeri. Jangan salahkan rakyat akan menilai, yang satu Nasionalis dan yang satu Penghianat.

Malu sepertinya, melihat kapabilitas anggota yang hanya bisa mengkritisi, tanpa memberikan jalan keluar...

Saat inilah terlihat, mana yang Nasionalis Tulen, mana yang Pintar tapi Penghianat, dan mana yang Bodoh dan pura-pura Nasionalis.

Sapto Satrio Mulyo

Share:

Diplomasi untuk Memenangkan NKRI, bukan mengalah...

Jakarta (Indonesia Mandiri) - Penolakan Duta Besar Indonesia untuk Brasil adalah sebuah latihan Departemen Luar Negeri kita untuk lebih pro aktif dalam segala hal, di bidang Ipoleksosbud Hankamnas.

Situasi ini adalah sebuah kondisi yang baik untuk Departemen Luar Negeri kita, untuk memperlihatkan kepiawaiannya dalam berdiplomasi bagi memecahkan kebuntuan hubungan diplomatik, yang intinya harus memenangkan NKRI, baik dalam Opini Internasional, maupun an sich dimana Diplomat kita ditempatkan di negara bersangkutan.

Sampai saat ini kita sebagai masyarakat awam, hanya dikenalkan dengan Nota Protes saja, yang sebenarnya masih banyak perangkat diplomatik yang dapat dimainkan oleh Diplomat kita, apalagi dengan melihat NKRI yang kaya akan segala macam sumber daya alam ini

Ingat !!! Diplomasi bukan mengalah, tetapi dengan tutur kata yang elegant, dan dasar pengetahuan yang mumpuni, untuk membuat KO pihak lawan. Kapabilitas inilah yang diperlukan oleh setiap Diplomat kita. Sehingga secara individual, diplomat kita dituntut untuk menguasai Ipoleksosbud Hankam negara-negara dimana mereka ditempatkan. Jadi kepiawaian diplomasi ini, bukan hanya dibebankan pada Duta Besar semata.

Semoga kondisi ini membawa hikmah bagi kemajuan pola Diplomasi kita dimasa-masa mendatang.

Sapto Satrio Mulyo

Share:

Membela KPK atau Membela POLRI?

Jakarta (Indonesia Mandiri) - Kedua pertanyaan tersebut di atas adalah pertanyaan yang salah. Mengapa? Yang harus kita bela adalah yang benar, bukan lembaganya.

Samakan dulu persepsi kita, bahwa KPK adalah lembaga yang harus tetap ada, sementara POLRI memang sudah diatur dalam UUD 45. Bayangkan jika KPK tidak ada, dan Peringkat Korupsi Polri yang spektakuler di tingkat dunia, mau jadi apa Indonesia. (Ada yargon dari Komunitas KotaSehat; "Polisi Sehat, Kota-nya Pasti Sehat")

Kondisi seperti ini adalah kondisi yang menguntungkan bagi kita, yang berfikir bangsa ini sedang berubah ke arah yang benar, jadi siapapun yang bersalah ya bersalah.

Jangan kita membela KPK terlalu berlebihan, begitu juga kepda POLRI, karena ini adalah proses dimana masyarakat lebih didewasakan, kalau memang benar, bahwa ternyata orang-orang yang ada di KPK masih dapat berbuat "Korupsi." Sedagkan Polri, kita lihat saja sendiri di Peringkat Polisi terkorup di Dunia.

Mengapa jangan membela berlebihan? Karena pembelaan yang berlebihan tersebut, akan jadi komuditas yang dapat digunakan untuk tawar-menawar antar pelaku Korupsi yang berada di lembaga yang bersebrangan.

Kita harus berfikir, siapa yang memainkan kekuasaan "Power Tends to Corrupt". Kedua lembaga tersebut sebenarnya harus dapat dengan cepat menetapkan terdakwa dan memprosesnya. Bukan seperti sekarang, masih main ditataran mengancam. Tetapkan dan proses, nanti terlihat siapa yang benar dan siapa yang prematur.

Karena kalau tidak cepat-cepat ditetapkan, masyarakat akan menilai ada lobi-lobi dibalik prahara ini sendiri, hanya karena demi kepentingan. Di lain pihak, lembaga-lembaga terkait harus pula memberikan prioritas terhadap kasus ini.

Sekali lagi, kita harus tetap berpendirian bahwa KPK harus tetap ada, meskipun misalnya semua petingginya terkena kasus. Justru disini, kita harus memikirkan mekanisme pergantian yang cepat. Artinya, dari mulai layer pertama sampai jenjang Ketua, sudah harus mengikuti fit and proper test, Jadi kalau ada kejadian seperti ini, Presiden sudah dapat dengan mudah menetapkan siapa penggantinya.

Dengan mendukung yang benar, dan dengan sistem mekanisme penggantian Ketua KPK / Kapolri dalam situasi dan kondisi tertentu yang konfrehensif, maka tidak seorang pun di Indonesia ini yang akan tergelincir kembali ke situasi dan kondisi "Power Tends to Corrupt"

Sapto Satrio Mulyo

Share:

Membela KPK atau Membela POLRI?

Jakarta (Indonesia Mandiri) - Kedua pertanyaan tersebut di atas adalah pertanyaan yang salah. Mengapa? Yang harus kita bela adalah yang benar, bukan lembaganya.

Samakan dulu persepsi kita, bahwa KPK adalah lembaga yang harus tetap ada, sementara POLRI memang sudah diatur dalam UUD 45. Bayangkan jika KPK tidak ada, dan Peringkat Korupsi Polri yang spektakuler di tingkat dunia, mau jadi apa Indonesia. (Ada yargon dari Komunitas KotaSehat; "Polisi Sehat, Kota-nya Pasti Sehat")

Kondisi seperti ini adalah kondisi yang menguntungkan bagi kita, yang berfikir bangsa ini sedang berubah ke arah yang benar, jadi siapapun yang bersalah ya bersalah.

Jangan kita membela KPK terlalu berlebihan, begitu juga kepda POLRI, karena ini adalah proses dimana masyarakat lebih didewasakan, kalau memang benar, bahwa ternyata orang-orang yang ada di KPK masih dapat berbuat "Korupsi." Sedagkan Polri, kita lihat saja sendiri di Peringkat Polisi terkorup di Dunia.

Mengapa jangan membela berlebihan? Karena pembelaan yang berlebihan tersebut, akan jadi komuditas yang dapat digunakan untuk tawar-menawar antar pelaku Korupsi yang berada di lembaga yang bersebrangan.

Kita harus berfikir, siapa yang memainkan kekuasaan "Power Tends to Corrupt". Kedua lembaga tersebut sebenarnya harus dapat dengan cepat menetapkan terdakwa dan memprosesnya. Bukan seperti sekarang, masih main ditataran mengancam. Tetapkan dan proses, nanti terlihat siapa yang benar dan siapa yang prematur.

Karena kalau tidak cepat-cepat ditetapkan, masyarakat akan menilai ada lobi-lobi dibalik prahara ini sendiri, hanya karena demi kepentingan. Di lain pihak, lembaga-lembaga terkait harus pula memberikan prioritas terhadap kasus ini.

Sekali lagi, kita harus tetap berpendirian bahwa KPK harus tetap ada, meskipun misalnya semua petingginya terkena kasus. Justru disini, kita harus memikirkan mekanisme pergantian yang cepat. Artinya, dari mulai layer pertama sampai jenjang Ketua, sudah harus mengikuti fit and proper test, Jadi kalau ada kejadian seperti ini, Presiden sudah dapat dengan mudah menetapkan siapa penggantinya.

Dengan mendukung yang benar, dan dengan sistem mekanisme penggantian Ketua KPK / Kapolri dalam situasi dan kondisi tertentu yang konfrehensif, maka tidak seorang pun di Indonesia ini yang akan tergelincir kembali ke situasi dan kondisi "Power Tends to Corrupt"

Sapto Satrio Mulyo

Share: