“Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Tetapi juga memberikan masalah baru, khususnya dalam konteks sampah medis.
 |
| Sampah medis di masa pandemi menimbulkan masalah baru untuk ditangani |
Oleh karenanya, dalam menggairahkan ekonomi sirkular atau berkelanjutan di Indonesia dengan maksimal, Kemenko Marvesi turut berpartisipasi di the 4th Indonesia Circular Economic Forum 2021, diselenggarakan secara daring (21-23/7). .
Nani menjelaskan, berbagai inovasi terus dilakukan oleh Pemerintah demi menangani pandemi melalui penerapan ekonomi sirkular di antara masyarakat. Salah satunya mempercepat pembangunan pusat pengolahan sampah medis di beberapa daerah. “Sesuai dengan RPJMN yang ada, kami telah menargetkan pembangunan di enam provinsi pada tahun ini. Kami juga menargetkan 32 tempat pembakaran sampah khusus sampah medis yang diperkirakan akan selesai pada 2024,” imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah harus bekerja ekstra dan berinovasi dengan cepat di tengah pandemi yang melanda walaupun dengan anggaran terbatas. “Tidak bisa lagi bekerja dengan sistem business as usual, kita harus berinovasi dan bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan pandemi dari segala sektor, salah satunya terkait pencemaran lingkungan,” tegasnya.
Meningkatnya jumlah sampah plastik di laut menimbulkan berbagai dampak buruk bagi ekosistem laut, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk mencegah dan menanganinya, Pemerintah telah memiliki regulasi terkait penanganan sampah di laut dengan tujuan utama mengurangi hingga 70% sampah di laut hingga 2025.
“Peraturan Presiden No.83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut memberikan arahan strategis bagi seluruh lintas kementerian yang ada untuk ikut berkontribusi dan melakukan aksi nyata dalam mengurangi sampah plastik di laut,” papar Nani. Berbagai metode mulai dari perubahan sikap, penggunaan teknologi dan lainnya digencarkan oleh tiap Kementerian/Lembaga demi mewujudkan regulasi ini.
Setelah dua tahun, Indonesia mampu mengurangi sampah plastik di laut hingga 15.3 persen, dimana penerapan prinsip ekonomi sirkular memberi peran penting dalam penanganan polusi sampah jangka panjang. “Kami telah berkolaborasi dengan NPAP (National Plastic Action Partnership) dan estimasi besaran investasi hingga 5.1 miliar US Dollar, termasuk biaya operasional tahunan hingga 1.1 miliar US Dollar. Ini salah satu bentuk strategis pemerintah mengurangi sampah plastik yang ada,” ungkap Nani.
 |
| Ekonomi sirkular bisa memanfaatkan sampah untuk mendukung investasi hijau |
Terobosan penerapan teknologi sebagai bagian dari ekonomi sirkular juga digencarkan Pemerintah, seperti mengubah sampah plastik menjadi bahan dasar jalan raya. Surabaya menjadi salah satu kota besar yang juga telah mengolah sampah plastik menjadi sumber listrik hingga 11 Megawatt.
Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves Rofi Alhanif menambahkan, pandemi tak hanya memberi dampak pada kesehatan masyarakat. Kebiasaan baru seperti belanja online, memakai masker dan lainnya juga menimbulkan masalah baru, khususnya meningkatkan jumlah penggunaan plastik.
“Untuk itu Pemerintah perlu menciptakan solusi, seperti investasi hijau dan infrastruktur hijau yang berpegang teguh pada ekonomi sirkular,” harapnya. Berbagai solusi hijau dalam penanganan sampah, menurutnya Rofi, mampu menghidupkan perekonomian bangsa dan menjaga lingkungan secara bersamaan.
