Kemenko Maritim belajar dari Yogyakarta dan Kemenkeu dalam Reformasi Birokrasi Jakarta ( IndonesiaMandiri ) - Guna meningkatkan kuali...
 |
| Kemenko Maritim belajar dari Yogyakarta dan Kemenkeu dalam Reformasi Birokrasi |
Jakarta (IndonesiaMandiri) - Guna meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian Koordinator Kemaritiman lakukan Sosialisasi RB dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Acara ini dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki nilai “AA” dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan poin ‘A’ sebagai tolok ukur (21/10).
Plt. Sesmenko Maritim Agung Kuswandono menjelaskan, “kita mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan RB dan Implementasi SAKIP adalah ingin belajar mengenai peningkatan nilai RB. Kemenko Maritim sudah lebih 4 tahun berdiri, tetapi RB masih tertatih-tatih, nilai masih B. Meskipun bukan nilai yang utama ingin kita kejar, melainkan progresnya. Tetapi kita ingin RB terbaik, salah satunya kita ingin melihat dan belajar dengan tempat RB terbaik yaitu nilai ‘AA’ di DIY.”
“Jadi meskipun kita pemerintah pusat, tidak ada salahnya belajar ke daerah, agar jauh melangkah ke depan. Mungkin ada selisih perbedaan, tetapi secara umum saya yakin mungkin ada bagian yang bisa kita kerjakan dan belajar dari DIY. Nanti juga ada dari Kemenkeu yang mendapatkan nilai ‘A’. Kalau bisa akhir tahun ini nilai ‘AA’ bisa kita capai, kalau niat kita pasti bisa,” ujarnya optimis.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, salah satu strategi terbaik jalani RB bagaimana menanamkan pola pikir ‘melayani’ bukan ‘dilayani’ oleh rakyat. “Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ringkasan sebuah perjalanan panjang Reformasi Birokrasi DIY yang telah dimulai sejak Republik ini berumur sangat muda, yakni sejak dikeluarkannya Maklumat No. 10/1946 tentang Perubahan Pangreh Pradja menjadi Pamong Pradja. Esensi dari maklumat itu bukan sekedar merubah istilah, tetapi juga tata pemerintahannya. Perubahan yang terus menerus, dari konsep “dilayani” menjadi “melayani” rakyat,” kisah Gubernur DIY (ma).
