Jakarta ( IndonesiaMandiri ) – Delapan orang warga dari perwakilan daerah Merauke dan Boven Digul, Provinsi Papua, mendatangi kantor Kemente...
Jakarta (IndonesiaMandiri) – Delapan orang warga dari perwakilan daerah Merauke dan Boven Digul, Provinsi Papua, mendatangi kantor Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup/KLHK (4/10). Kedatangan mereka yang didampingi oleh Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dan Senator asal Papua Charles Simaremare bermaksud menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat terkait pembukaan kebun plasma kelapa sawit.
Masyarakat yang sudah ingin melakukan perkebunan kepala sawit yang diterimanya sebanyak 20 persen dari hasil konsesi PT Korindo, terancam batal karena adanya laporan dari sejumlah lembaga swadaya asing (LSM), yang menyebar berita negatif soal deforestasi PT Korindo.
“Pengusaha yaitu Korindo merasa terganggu dengan adanya black campaign dari suatu NGO di luar negeri yang menyampaikan kepada supply chain mereka, kepada market mereka. Ternyata setelah kami cek mereka (LSM) tidak pernah datang, tidak pernah berkomunikasi,” kata Parlindungan, saat berjumpa dengan Yuyu Rahayu (Plt.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) dan Muhammad Said (Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), mewakili dari KLHK.
Akibatnya, menurut Parlindungan Purba, masyarakat tidak bisa mengolah lahan kebun plasma dari 20 persen konsesi PT. Korindo karena adanya moratorium hutan perusahaan. Hambatan perusahaan buka lahan—termasuk plasma—karena kampanye negatif lembaga non pemerintah (Non Governmental Organization/NGO) asing yang merilis laporan deforestasi dalam konsesi Korindo.
Sedangkan Senator asal Provinsi Papua Charles Simaremare menilai adanya campur tangan pihak asing yang menggangu masyarakat Papua, khususnya di Merauke dan Boven Digul. “Pemerintah pusat memberikan HGU (Hak Guna Usaha) untuk investor membangun kebun plasma bagi masyarakat itu sudah tepat, tetapi dengan Black Campaign dari pihak NGO ini sangat merusak bisnis dari investor yang menanamkan modalnya di Papua, karena bisnis mereka bukan hanya kelapa sawit,” tegas Charles.
Dengan kedatangan warga Merauke dan Boven Digul ke KLHK ini, diharapkan sekali oleh Parlindungan dan Charles, diharapkan Pemerintah mengambil sikap ntegas untuk menindak LSM asing tersebut yang telah melakukan provokasi. Para anggota DPD ini juga berencana membentuk tim dan berkunjung ke Merauke dan Boven Digoel serta akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan instansi terkait untuk bisa memberikan masukan terkait masalah ini (ab).
Foto: Istimewa
