Home » » Poros Maritim Indonesia Semarakkan IMSS

Poros Maritim Indonesia Semarakkan IMSS

Posted by INDONESIA MANDIRI on September 18, 2015

Jakarta (Indonesia Mandiri) – Untuk yang kedua kalinya TNI Angkatan Laut menyelenggarakan 2nd Internasional Maritime Security Symposium 2015 di Hotel Borobudur, selama dua hari (15-17/9), yang dihadiri oleh puluhan negara-negara sahabat. Simposium dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, serta dihadiri pula Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman & Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksdya Maritim Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc.

Lebih dari 42 Jendral hadir untuk mengikuti simposium internasional dengan tema simposium adalah Maritime Confidence Building and Mutual Cooperartion for Peace and Prosperity (membangun kepercayaan dan kerjasama di bidang maritim guna mencapai perdamaian dan kemakmuran bersama)

Sebagai pembicara utamanya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan. Dalam pidatonya, Luhut Panjaitan membahas seputar kerjasama bidang kemaritiman tingkat internasional.dan penanggulangan keamanan maritim. Simposium juga berkaitan dengan program Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Kita bangga sekali. IMSS kedua ini dihadiri oleh perwakilan dari 40 negara," kata Luhut dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Namun, yang paling utama ditunjukkan di Internasional Maritime Security Symposium 2015 ialah keinginan untuk menunjukkan peran Indonesia pada dunia internasional bahwa kapasitas negeri ini sebagai negara maritim yang besar sekaligus menegaskan posisi sebagai poros maritim. "Kita ingin negara-negara lain melihat potensi besar Indonesia sebagai kawasan maritim terbesar," sambung Luhut.

Sementara Rizal Ramli menyampaikan simposium ini penting karena beberapa alasan. Pertama, keamanan maritim merupakan elemen penting dalam menciptakan kedaulatan bangsa dan mengembangkan ekonomi. "Tanpa kemampuan mengontrol perairan laut kita, akan sangat sulit untuk mengelola negara, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya secara berkelanjutan," kata Rizal.

Alasan kedua, tambah Rizal, ketahanan sebuah negara membutuhkan dukungan ketahanan regional, yang berarti wilayah perairan Indonesia yang demikian luas, perlu dikelola dengan baik.

Alasan ketiga, kawasan Asia Pasifik mempunyai tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dan menghormati antar negara.

Lebih dari itu, simposium ini juga digelar dalam menciptakan perdamaian di perairan laut sesuai dengan UNCLOS 1982. Rizal juga menyampaikan, semua negara harus menaruh perhatian pada tantangan di kemaritiman, termasuk bila terjadi sengketa perairan dan penangkapan ikan ilegal.

"Jika wilayah laut tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi ironi di kawasan Asia Pacifik, dimana pertumbuhan ekonomi diikuti dengan ketidakpercayaan dan konflik," kata dia.

Terkait isu Konflik Laut Cina Selatan, dalam konferensi pers, Luhut menegaskan, pemerintah sudah mengambil sikap tegas soal tersebut. Menurutnya, TNI AL tidak akan ikut campur apabila konflik tersebut sudah menyangkut urusan politis.

"Saya kira TNI AL tidak akan bicara soal politik. Biarkan itu diselesaikan pemerintah. Sikap pemerintah sudah clear, kita ingin menyelesaikan masalah itu lewat jalur diplomatik," kata Luhut.

Pada symposium ini pula, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya Maritim Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc. menyampaikan sebagai poros maritim dunia, Bakamla RI memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi di antaranya:  melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; serta memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla RI juga berwenang untuk melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan menyinergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Taruna). Foto : Taruna

Terimakasih sudah membaca & membagikan link INDONESIA MANDIRI

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »

Indonesia Mandiri

Cakrawala